PKS Buka-Bukaan Soal Peran di Koalisi Usai Bahas Ijazah Gibran: Siap Jadi Oposisi Dalam Selimut?

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian, menegaskan partainya tetap berkomitmen menjadi mitra koalisi yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan PKS menaruh perhatian pada polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan Pipin dalam program Satu Meja the Forum Kompas TV, Rabu (28/10/2026) malam. Ia mengatakan PKS sejak awal telah menyampaikan komitmen untuk menjadi mitra yang konstruktif, solutif, sekaligus kritis.

“Sejak awal kami gabung koalisi, kami sudah menyampaikan ke Pak Prabowo, bahwa kami akan menjadi mitra koalisi yang konstruktif, solutif, dan kritis,” kata dia.

Pipin mengibaratkan kritik sebagai obat yang terkadang terasa pahit, tetapi dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan. Ia juga menyebut perhatian PKS terhadap persoalan Gibran didorong oleh aspirasi masyarakat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena bagi kami, obat itu, vitamin itu penting. Memang kadang obat itu pahit, tetapi itu bisa menyembuhkan dibandingkan banyak gula-gula,” tambahnya.

Putusan yang disinggung berkaitan dengan permohonan Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pipin menilai persoalan itu tetap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bukti pemenuhan syarat pendidikan.

“Tapi ada satu putusan yang membuat kita memang harus bergerak, karena banyaknya aspirasi dari masyarakat,” tegasnya.

Menurut Pipin, PKS memiliki dua pertimbangan dalam merespons persoalan tersebut. Pertama, menjaga marwah lembaga kepresidenan agar pemerintahan dapat berjalan tanpa beban polemik yang berlarut-larut. Kedua, memastikan aspirasi masyarakat tetap memperoleh saluran untuk disampaikan.

Ia membandingkan tuntutan administrasi pendidikan yang berlaku bagi masyarakat ketika melamar pekerjaan dengan pertanyaan publik mengenai persyaratan pendidikan pejabat negara. Pipin menilai DPR dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan tersebut sekaligus memberi kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan klarifikasi.

Baca Juga: PKS Akui Kontak Hasto PDIP Bahas Isu Panas Ijazah Wapres Gibran, Apa Hasilnya?

“Nah, kami melihat ini DPR harus membuat jalur ini. Ada kesempatan DPR untuk memproses ini, membicarakan ini. Bagi kami, kami di koalisi, ini juga kesempatan buat Mas Gibran untuk mengklarifikasi karena mungkin di MK tidak ada sarana itu,” lanjutnya.

Pipin juga menyinggung Nepal sebagai contoh negara yang menurutnya mengalami perlawanan rakyat ketika aspirasi masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai. Karena itu, ia menilai penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan perlu dibuka agar persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme politik.