Pemakzulan Gibran Bakal Sulit Dibendung Jika Dua Partai Besar Ini Resmi Bertemu

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi semakin sulit dihindari.

Menurut Hersubeno, hal itu bisa terjadi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDIP) menggelar pertemuan, yang kemudian diikuti oleh partai-partai politik lainnya, untuk membahas polemik persyaratan pendidikan Gibran.

"Karena itu jika terwujud pertemuan antara PKS dan PDIP apalagi kemudian diikuti oleh partai-partai lain, maka yang terjadi adalah gelombang besar pemakzulan itu tidak tertahankan lagi," ujar Hersubeno, dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (30/10).

Hersubeno juga menilai adanya pergeseran sikap publik yang semakin menginginkan pemakzulan Gibran. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuat partai-partai politik tidak berani mengabaikan aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Denny Indrayana Menantang Gibran Buka-Bukaan Transkrip Nilai UTS Insearch

"Dengan mood publik yang menunjukkan terjadinya pergeseran sikap menginginkan pemakzulan itu jauh lebih besar, partai-partai dipastikan tidak akan berani mengabaikan begitu saja," jelasnya.

Terlebih, saat ini Indonesia mulai memasuki tahun politik. Hersubeno menilai partai-partai tidak ingin kehilangan dukungan konstituen yang menginginkan Gibran dimakzulkan.

"Lagi pula buat partai-partai politik termasuk ee Gerindra tidak ada untungnya kok sesungguhnya tetap membela dan mempertahankan Gibran," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dalam komunikasi tersebut, menurut Kholid, PDIP menyambut baik aspirasi publik yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.

"Terakhir komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto. Beliau sampaikan PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait ijazah gate ini," kata Kholid, dikutip Kamis (29/10).

Ia menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menerima berbagai kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan mereka. Kelompok tersebut meliputi organisasi masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, serta kalangan akademisi.

Mereka mendorong agar persoalan mengenai persyaratan administratif pendidikan Gibran diselesaikan melalui mekanisme konstitusional di DPR RI.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, PKS tengah mempertimbangkan sejumlah opsi yang dapat ditempuh melalui fungsi pengawasan parlemen. Salah satu kemungkinan yang sedang dikaji ialah penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (pansus).

Baca Juga: MA Kabulkan Kasasi Subhan soal Suket Pendidikan Gibran, Bonatua Silalahi: Dampaknya Luas!

Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa partainya belum menetapkan keputusan akhir mengenai langkah politik yang akan diambil. PKS masih perlu berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR sebelum menentukan sikap.

"Nanti kami lihat respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kami terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak," ujarnya.