Kopdes Merah Putih Disebut Bukan Koperasi, Pengamat Ungkap Hal yang Janggal

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengkritik program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP).

Menurut Gigin, program yang ditujukan untuk menggerakkan perekonomian desa tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi tentang koperasi. Pasalnya, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, perekrutan manajer, hingga pemilihan barang dagangan, semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat.

"Kopdes berseberangan dengan amanat konstitusi tentang koperasi.  Kopdes bukan koperasi karena dari perencanaan, pembangunan fisik, perekrutan manajer sampai jenis barang dagangannya berada di tangan pemerintah," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (2/11).

Ia menilai masyarakat desa hanya dijadikan penonton dan harus menanggung kerugian.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo menetapkan Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur utama pemerintah untuk menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari barang bersubsidi, bantuan sosial, obat-obatan murah, hingga pupuk bagi petani. Program ini bertujuan agar distribusi bantuan dan kebutuhan tersebut dapat langsung menjangkau masyarakat desa secara tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan pembentukan kelembagaan koperasi ini di sekitar 80.000 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Sebanyak 30.000 Kopdes Merah Putih ditargetkan sudah aktif beroperasi penuh pada akhir 2026.

Setiap unit Kopdes Merah Putih akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti gudang penampungan, fasilitas mesin pendingin (cold storage) untuk nelayan dan petani, gerai bahan pokok, apotek desa, kendaraan logistik, hingga fasilitas penyaluran kredit usaha supermikro.

Baca Juga: Menkes Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Punya Klinik dan Apotek, Bisa Layani Pasien BPJS

Koperasi ini juga akan bertindak sebagai pembeli siaga (off-taker) hasil bumi dari petani, peternak, dan nelayan setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan masyarakat kecil di desa.

Melalui ekosistem ekonomi desa yang mandiri ini, Presiden Prabowo memproyeksikan perputaran dana di desa-desa dapat mencapai Rp223 triliun setiap tahun. Program tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan riil petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun.