5 Parpol Disebut Bakal Ikuti Jejak PDIP-PKS Goyang Kursi Gibran, Pengamat: Prabowo Harus Reshuffle!

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai hampir seluruh partai politik memiliki persoalan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Partai-partai tersebut di antaranya PKS, PDIP, Partai Demokrat, PKB, Partai NasDem, Partai Golkar, dan PAN.

Menurut Ginting, sejumlah partai politik tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk mengikuti langkah PKS dan PDIP yang lebih dahulu mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi menurut saya ini juga akan dilakukan oleh partai-partai politik sedang mempertimbangkan," ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (3/11).

Selain itu, Ginting menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah politik, salah satunya melalui perombakan kabinet atau reshuffle.

Menurutnya, reshuffle diperlukan untuk mengganti sejumlah menteri yang dinilai masih memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya.

"Juga Prabowo menurut saya untuk memuluskan langkah ini harus ada reshuffle kabinet terutama yang masih menjadi bagian dari rezim Jokowi yang kemudian asosiasinya atau loyalitasnya masih kuat ke Jokowi," ucapnya.

Sebagai informasi, Gibran saat ini tengah menghadapi desakan untuk mundur dari jabatan wakil presiden menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazahnya.

Pada 6 Oktober 2026, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Baca Juga: Sebut Era Bulan Madu Selesai, Pengamat Desak Prabowo Segera Singkirkan Jokowi Tahun Ini!

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Di tengah polemik tersebut, PKS dan PDIP diketahui tengah bergerak bersama untuk mendorong penggunaan hak angket di DPR RI terkait persoalan keabsahan ijazah Gibran.