Soal Penyadapan, Duo Faizal Beri Info: karena Isu Panas Posisi Gibran, Satunya yang Disadap Prabowo-Teddy

Aktivis 98 Faizal Assegaf menyoroti kabar dugaan penyadapan dan makar yang belakangan ramai diperbincangkan di lingkungan Mabes Polri. Ia meminta aparat memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang beredar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Melalui pernyataannya, Faizal mempertanyakan informasi mengenai aktivitas penyadapan yang disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah pejabat negara.

"Apa yang sedang terjadi di Mabes Polri...? Ramai ihwal sadap-menyadap dan makar. Infonya bias,” kata Faizal di akun X-nya.

Ia menilai publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai objek maupun tujuan penyadapan yang dipersoalkan. Menurutnya, transparansi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi politik.

"Publik menunggu terangnya informasi, apa saja yang disadap? Harus jelas dan transparan. Agar tidak terkesan drama politik: bumbu penyedap seputar isu panas posisi Wapres Gibran atau ancaman lain sangat serius,” ujarnya.

Sorotan serupa disampaikan mantan Anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal. Ia menyebut beredar luas tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp internal Polri yang diklaim mengonfirmasi penahanan dan pemeriksaan sejumlah perwira tinggi aktif.

Menurut informasi yang disampaikan Akbar, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Beredar luas tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp internal Polri yang mengonfirmasi penahanan dan pemeriksaan sejumlah perwira tinggi aktif terkait dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy," kata Akbar di threads.

Sebelumnya, beredar kabar sejumlah perwira tinggi Polri, mulai dari jenderal bintang tiga hingga seorang jenderal bintang empat, dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri terkait dugaan upaya penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengungkap identitas lengkap para perwira, alasan pemeriksaan, maupun dugaan pelanggaran yang menjadi dasar tindakan internal tersebut. Informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal juga belum dikonfirmasi secara resmi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengaku belum memperoleh konfirmasi mengenai kabar pemeriksaan sejumlah perwira tinggi Polri.

Yusril meminta masyarakat menunggu penjelasan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi.

“Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi, nanti kita akan tunggu saja. Mungkin nanti akan ada penjelasan resmi mengenai soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskan. Sama seperti Anda, saya mendengar kabar itu dari membaca juga di media sosial, tapi belum dapat memastikan apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/11/2026).