Kunjungan Gibran ke Sulbar, Pengamat Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Aspirasi Petani

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pada Senin (2/11/2026), dengan agenda berdialog bersama petani kakao dan menghadiri peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang. Kunjungan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperhatikan persoalan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kerukunan antarumat beragama.

Pengamat kebijakan publik, M. Kafrawy Saenong, menilai dialog langsung dengan petani penting untuk memastikan kebijakan pemerintah di sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Dialog Wapres dengan masyarakat petani di Mamuju tentu untuk mendorong ekonomi agar stabil sesuai dengan visi pemerintahannya. Hal ini tentu juga memastikan bahwa kebijakan pertanian tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Kafrawy.

Dalam kunjungan ke sentra pembibitan kakao di Mamuju, Gibran mendengarkan aspirasi petani mengenai sejumlah persoalan, mulai dari pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit, hingga sarana pendukung pertanian.

Menurut Kafrawy, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan fungsi Wakil Presiden dalam mengawal pelaksanaan program kementerian agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Wapres juga memiliki tugas memastikan kerja-kerja kementerian, khususnya bidang pertanian, untuk menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Selain agenda ekonomi, Gibran menghadiri peringatan satu abad Injil Masuk Tanah Kalumpang di Kabupaten Mamuju. Kehadiran Wakil Presiden dalam kegiatan tersebut dinilai memiliki makna dalam mendorong penghormatan terhadap keberagaman masyarakat.

Kafrawy memandang peringatan tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran mengenai toleransi dan kehidupan masyarakat yang inklusif.

“Peringatan keagamaan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang adalah bagian dari pembelajaran toleransi bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh pengakuan dan penghormatan, termasuk komunitas adat, kelompok keagamaan, serta penghayat kepercayaan.

“Sehingga pengakuan, penghormatan, serta pembangunan masyarakat harus dilakukan secara inklusif,” tegasnya.

Kafrawy menilai pembangunan daerah perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara bersamaan. Menurutnya, kunjungan kerja pemerintah ke daerah semestinya ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berkelanjutan.