AS Bongkar Sindikat Mahasiswa Fiktif, AI Dipakai untuk Bobol Dana Pendidikan

Kini, kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan untuk menjalankan penipuan berkedok bantuan pendidikan. Di Amerika Serikat (AS), pelaku mencuri identitas ratusan warga untuk mendaftar sebagai mahasiswa fiktif, mengajukan bantuan biaya pendidikan, hingga mengerjakan tugas kuliah secara otomatis demi menguras dana pinjaman mahasiswa dari pemerintah.

Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) mengungkap lima orang dalam kasus penipuan yang dikenal sebagai ghost students tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, otoritas AS turut menyita aset kripto senilai lebih dari US$750.000 dari jaringan yang diduga terkait dengan warga negara Kenya.

Asisten Jaksa Agung Divisi Penegakan Penipuan Nasional DOJ, Colin M. McDonald, mengatakan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari penindakan federal berskala luas terhadap penyalahgunaan program bantuan pendidikan.

Menurutnya, penyidik berhasil mengidentifikasi jaringan penipuan melalui analisis data yang menemukan pola transaksi dan aktivitas mencurigakan.

Melansir Ars Technica (4/11/2026), kasus ini bermula ketika pelaku membeli informasi identitas pribadi atau personally identifiable information (PII) milik warga AS. Korban yang menjadi sasaran umumnya merupakan lulusan sekolah menengah atas yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan langsung memasuki dunia kerja.

Dengan bermodalkan data tersebut, pelaku kemudian mengajukan permohonan bantuan pendidikan melalui program Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Mereka juga mendaftarkan identitas curian ke universitas maupun perguruan tinggi komunitas untuk memperoleh status sebagai mahasiswa.

Baca Juga: Jamkrindo Dorong 100 Mahasiswa Tangsel Ciptakan Peluang Usaha di Era Digital

Dalam mekanismenya, dana bantuan pendidikan terlebih dahulu disalurkan kepada institusi pendidikan untuk membayar biaya kuliah dan administrasi. Apabila terdapat kelebihan dana, sisa bantuan akan ditransfer ke rekening bank yang dikendalikan pelaku.

DOJ mengungkapkan, sejumlah warga AS juga diduga terlibat dengan membuka rekening bank yang kemudian digunakan sebagai perantara untuk menampung dana hasil penipuan.

Praktik tersebut semakin sulit terdeteksi karena pelaku memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi proses pendaftaran, mengerjakan tugas perkuliahan, hingga menciptakan aktivitas seolah-olah mahasiswa benar-benar mengikuti kelas daring.

McDonald menjelaskan, teknologi tersebut memungkinkan pelaku mempertahankan status mahasiswa fiktif selama beberapa semester sehingga bantuan pendidikan dapat terus dicairkan.

Skala penipuan ini terbilang besar. Departemen Pendidikan AS (Department of Education/DOE) mengidentifikasi lebih dari 830.000 akun bantuan pendidikan federal yang berpotensi dibuat menggunakan identitas warga negara AS tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Apabila seluruh akun tersebut terbukti merupakan mahasiswa fiktif, potensi kerugian pemerintah diperkirakan mendekati US$130 juta.

Sementara itu, dalam kasus yang secara khusus dikaitkan dengan lima tersangka, penyidik telah mengidentifikasi kerugian aktual lebih dari US$32 juta. DOJ memperkirakan nilai kerugian sebenarnya masih lebih besar karena terdapat jutaan dolar tambahan yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.

Salah satu kasus yang diungkap menunjukkan seorang tersangka menggunakan sejumlah rekening di beberapa lembaga keuangan untuk menerima lebih dari 700 pencairan pengembalian dana bantuan pendidikan ilegal dengan total sekitar US$1,44 juta.

Dalam kasus lainnya, satu orang menerima lebih dari US$1 juta melalui lebih dari 300 akun mahasiswa yang diduga dibuat secara ilegal.

DOJ menduga praktik penipuan tersebut telah berlangsung setidaknya sejak 2021 dan berkembang semakin kompleks seiring pemanfaatan teknologi AI.

Di sisi lain, warga yang identitasnya dicuri berpotensi tidak mengetahui adanya penyalahgunaan data hingga pemerintah menagih pinjaman pendidikan yang sebenarnya tidak pernah mereka ajukan.

Kondisi tersebut juga dapat merusak riwayat kredit korban. Mereka kemudian harus melalui proses panjang untuk membuktikan bahwa pinjaman dan aktivitas pendidikan yang tercatat atas nama mereka merupakan hasil penipuan.

Untuk menekan praktik tersebut, pemerintah AS memperkuat sistem verifikasi identitas dan deteksi penipuan dalam proses pengajuan FAFSA.

Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent mengatakan pemerintah telah memperkenalkan persyaratan verifikasi identitas secara daring. Sistem tersebut menggunakan mekanisme otomatis untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan dan menilai risiko setiap pemohon.

Dalam proses verifikasi, calon mahasiswa diminta menunjukkan kartu identitas resmi yang diterbitkan pemerintah melalui kamera perangkat. Sistem kemudian menganalisis identitas tersebut dan memberikan penilaian risiko.

Pemohon yang masuk kategori berisiko tinggi dapat ditolak menerima bantuan pendidikan. Apabila terjadi penolakan, institusi pendidikan menjadi pihak yang harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keaslian permohonan.

Namun, penggunaan sistem otomatis tersebut turut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan mahasiswa asli justru teridentifikasi sebagai pelaku penipuan.

Kelompok pemerhati akses pendidikan menilai persyaratan verifikasi identitas berpotensi menyulitkan calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki dokumen identitas tertentu, seperti surat izin mengemudi.

MorraLee Keller, konsultan senior National College Attainment Network, menilai proses tersebut dapat menambah hambatan administratif bagi kelompok masyarakat yang justru membutuhkan bantuan pendidikan.

Selain berpotensi memperpanjang proses pendaftaran, kesalahan identifikasi juga dapat menunda pencairan bantuan yang dibutuhkan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah, membeli buku, hingga memenuhi kebutuhan selama masa perkuliahan.

Persoalan serupa juga pernah muncul ketika DOE mengonfirmasi adanya gangguan teknis pada sistem pada 29 Juni hingga 6 Juli. Gangguan tersebut menyebabkan hasil evaluasi penipuan tidak diteruskan ke sejumlah formulir FAFSA. Pemerintah kemudian memproses ulang permohonan yang terdampak.

Kekhawatiran lainnya muncul karena sejumlah perguruan tinggi mempertimbangkan pengenaan biaya tambahan untuk menekan pendaftaran mahasiswa fiktif. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi semakin membebani calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial.

Meski demikian, pemerintah AS memperkirakan jumlah mahasiswa asli yang salah teridentifikasi sebagai pemohon palsu akan relatif kecil.

DOJ menyatakan penyelidikan masih berlanjut. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia bahkan telah mengirimkan sekitar 50 laporan kepada 26 kantor lapangan FBI untuk menelusuri dugaan penyelewengan dana bantuan pendidikan di berbagai wilayah.