Bahlil Pacu Pengembangan B50 dan E20, Guru Besar Sambut Positif Upaya Pengurangan Impor BBM

Sejumlah guru besar mendukung rencana Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengembangkan biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat kemandirian energi. Namun, implementasinya perlu ditopang kesiapan industri, infrastruktur, dan pasokan bahan baku.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Bonar Tua Halomoan Marbun menilai pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi. Menurut dia, program B50 dapat mengurangi kebutuhan impor solar jadi karena menggunakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50 persen solar.

Meski demikian, Bonar mengingatkan perlunya memperkuat industri pendukung. Ia memperkirakan produksi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 2,5 juta ton metanol per tahun, sedangkan kapasitas produksi dalam negeri saat ini sekitar 600.000 ton.

Karena itu, peningkatan kapasitas industri metanol diperlukan agar pengurangan impor solar tidak menimbulkan ketergantungan baru pada bahan baku impor. Bonar juga menyoroti kesiapan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar nabati, terutama di luar Pulau Jawa.

Menurut dia, biodiesel yang mudah menyerap kelembapan membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus dan proses pencampuran yang presisi. Sementara itu, pengembangan E20 hingga E50 perlu memperhatikan kesesuaian mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta kesinambungan pasokan bioetanol.

Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya Prof. Murpin Josua Sembiring juga menilai B50 dan E20 hingga E50 layak didukung sebagai bagian dari diversifikasi energi. B50 diarahkan untuk menggantikan sebagian penggunaan solar, sedangkan E20 hingga E50 menyasar konsumsi bensin.

Murpin mengatakan pengembangan bioetanol dapat mengurangi risiko akibat ketergantungan pada impor energi dan ketidakpastian geopolitik. Namun, pemerintah perlu menguji kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan harga minyak dan sawit, cuaca ekstrem, pasokan bahan baku, serta kebutuhan subsidi.

Ia juga menilai pengembangan bioetanol berpotensi membuka sumber pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pertanian, industri pengolahan, dan lapangan kerja di pedesaan. Untuk memastikan manfaatnya dirasakan petani, Murpin menekankan perlunya kontrak pembelian yang adil, transparansi harga, akses pembiayaan, dan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri.

Menurut Murpin, keberhasilan program perlu diukur dari dampak nyata, seperti penurunan impor bensin dan penghematan devisa. Perhitungan juga harus mencakup biaya produksi etanol, investasi infrastruktur, subsidi, logistik, dan dampaknya terhadap anggaran negara.

Baca Juga: Tak Lagi Transit ke Singapura, Nyali Bahlil Benahi Alur Ekspor SDA Disebut Untungkan Triliunan Rupiah

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari E20 hingga E50. Rencana itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Bahlil menyebut pengembangan tersebut akan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk memastikan kesiapan bahan baku. Ia juga memastikan program mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.