Kapolri Suyudi Bersih-Bersih, Dua Organisasi Masyarakat Sipil Dukung Reformasi Polri

Dua organisasi masyarakat sipil menyatakan dukungan terhadap agenda reformasi dan pembenahan internal Polri yang dijalankan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dukungan tersebut juga akan disampaikan melalui rencana aksi damai di depan Mabes Polri.

Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, mengatakan langkah bersih-bersih di tubuh Polri sejalan dengan harapan masyarakat sejak Suyudi menjabat Kapolri. Menurut dia, Suyudi dinilai memiliki komitmen untuk memperbaiki institusi kepolisian.

“Sejak awal, memang ada harapan baru atas berjalannya agenda reformasi dan perbaikan institusi kepada Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto. Figur Jenderal Suyudi ini juga dinilai relatif bersih dan punya komitmen untuk memperbaiki wajah institusi Polri,” kata Fonda dalam keterangan kepada media, Rabu (4/11).

Namun, Fonda mengingatkan bahwa pembenahan internal harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang menurut dia harus bebas dari pungutan biaya dan didukung respons petugas yang cepat.

Ia menilai penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran dapat membuka jalan bagi perbaikan layanan kepolisian. Sahabat Polisi Indonesia pun berencana menggelar aksi damai bersama sejumlah elemen masyarakat sipil di depan Mabes Polri.

Fonda menyebut aksi tersebut sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap agenda reformasi yang dijalankan Kapolri. Ia menegaskan pesan aksi itu adalah agar tidak ada pihak yang mengganggu upaya pembenahan tersebut.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA-RI), Tubagus Rahmad Sukendar. Ia menyatakan organisasinya mendukung langkah Suyudi untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Polri.

Rahmad menilai keterbukaan pimpinan kepolisian terhadap kritik dan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. BPI KPNPA-RI juga berencana menggelar aksi damai untuk memberikan dukungan moral kepada Kapolri dan jajaran Polri.

Menurut Rahmad, evaluasi internal harus dilakukan terhadap seluruh anggota yang terbukti melakukan pelanggaran atau menyalahgunakan kewenangan, tanpa membedakan pangkat dan jabatan.

Meski mendukung agenda pembenahan, ia menegaskan dukungan organisasinya bukan berarti memberikan cek kosong kepada Polri. BPI KPNPA-RI tetap akan menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan kritik, serta mengawal laporan masyarakat yang membutuhkan penanganan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Pastikan Situasi Keamanan Nasional Kondusif di Tengah Dinamika Internal Polri

"Kami mendukung institusinya, mendukung pembenahannya, tetapi tetap akan kritis apabila ditemukan penyimpangan. Jangan alergi terhadap kritik masyarakat. Justru kritik dan masukan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki institusi Polri," ujar Rahmad.

Ia juga meminta agar setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional dan anggota yang terbukti melanggar diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Rahmad berharap pembenahan Polri diwujudkan melalui tindakan nyata. Menurut dia, penegakan aturan harus berlaku bagi seluruh anggota, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.