Ibu Kota Punya Porsi Besar, BI DKI Jakarta Perkuat Pengawasan Industri Sistem Pembayaran

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Jakarta Payment System on Your View (POV) 2026 untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pelaku industri sistem pembayaran.

Forum tersebut menjadi sarana bagi Bank Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakan sistem pembayaran, mengevaluasi hasil pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan dan kapasitas industri dalam menghadapi perkembangan teknologi dan risiko sistem pembayaran.

Peran Jakarta dalam industri ini cukup besar. Berdasarkan data Triwulan III 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33% Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan 32% Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) secara nasional.

Dari sisi aktivitas usaha, nilai transaksi PJP LR di Jakarta mencapai 36% dari total nasional. Sementara itu, transaksi KUPVA BB mencapai 69% dari keseluruhan transaksi nasional.

Besarnya kontribusi tersebut membuat penguatan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko menjadi perhatian penting. Terlebih, hasil pengawasan sepanjang 2026 menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan serta pengelolaan risiko, termasuk risiko keamanan siber.

Kepala KPwBI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan Jakarta POV 2026 merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan pelaku industri. Melalui forum ini, BI juga menyampaikan perkembangan kebijakan dan ketentuan terkini sekaligus mengomunikasikan hasil evaluasi pengawasan.

 “Industri terhadap penguatan tata Sinergi antara regulator, industri, dan praktisi diharapkan dapat mendukung dalam terwujudnya industri Sistem Pembayaran yang berintegritas, dan berkelanjutan,” ujarnya, dikutip Kamis (5/11/2026).

Melalui kegiatan tersebut, BI berharap kapasitas dan kepatuhan penyelenggara semakin meningkat. Penguatan sinergi juga diharapkan mendukung ketahanan industri serta pengembangan ekosistem sistem pembayaran yang sejalan dengan transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.