Panglima TNI Bantah Teddy Indra Wijaya Diperiksa POM Terkait Kasus Penyadapan

Kabar pemeriksaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya oleh Polisi Militer (POM) TNI terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar. Panglima TNI membantah informasi yang ramai beredar di media sosial tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar pemeriksaan Teddy, Panglima TNI memberikan jawaban singkat. "Hoaks," ujarnya melalui pesan singkat kepada media.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi yang menyebut Teddy telah dimintai keterangan oleh POM TNI. Bahkan, beredar kabar bahwa Teddy sempat menjalani pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum diperbolehkan pulang.

Isu tersebut berkembang di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nama Teddy ikut menjadi perhatian publik setelah dirinya sempat tidak terlihat dalam sejumlah dokumentasi kegiatan Presiden yang dipublikasikan Istana.

Padahal, Teddy sebelumnya mendampingi Prabowo saat menerima Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengembangan energi alternatif berbahan limbah sawit, hingga percepatan penelitian vaksin dan obat herbal.

Teddy kemudian tidak terlihat dalam beberapa dokumentasi kegiatan Presiden, termasuk rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (3/11/2026) yang membahas perkembangan ekonomi nasional dan penguatan ketahanan energi.

Baca Juga: Seskab Teddy Diminta Ikut Diperiksa dalam Kasus Sadap Prabowo

Namun, pada hari yang sama, Teddy sebenarnya masih menjalankan tugasnya. Ia terlihat mendampingi Prabowo dalam agenda bersama sekitar 400 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kehadirannya kembali terlihat pada Rabu (4/11/2026), saat mendampingi Prabowo menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka.

Pertemuan tersebut membahas rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh bangsa menjelang peringatan Hari Pahlawan 2026.