Demo Memanas, Prancis Siagakan 70.000 Polisi untuk Cegah Kerusuhan dan Penjarahan

Pemerintah Prancis mengerahkan 70.000 personel kepolisian dan pasukan keamanan untuk mengantisipasi kerusuhan serta penjarahan dalam rangkaian demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah pada Sabtu (7/11/2026).

Pengerahan aparat dilakukan di tengah meningkatnya aksi protes masyarakat terkait kenaikan biaya hidup, upah, dan daya beli. Salah satu aksi yang menjadi perhatian pemerintah adalah demonstrasi kelompok Rompi Kuning atau Yellow Vestsyang berencana menggelar unjuk rasa di pusat Paris meskipun telah dilarang otoritas setempat.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan aparat keamanan telah disiagakan untuk mencegah terulangnya kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi sebelumnya.

"Jika ada perusuh atau penjarah, kami akan siap dan menunggu mereka," kata Nuñez, mengutip Le Monde, Jakarta, Sabtu (7/11/2026). 

Pada Sabtu, kelompok serikat pekerja dan organisasi mahasiswa dijadwalkan menggelar demonstrasi resmi di pusat Paris dengan mengusung tuntutan penanganan kenaikan biaya hidup dan dukungan terhadap generasi muda.

Sementara itu, kelompok Rompi Kuning memilih menggelar aksi terpisah di Place de la Concorde, kawasan yang berdekatan dengan gedung parlemen dan istana kepresidenan. Pemerintah telah melarang demonstrasi di kawasan tersebut, tetapi kelompok itu tetap menyerukan agar massa turun ke jalan.

Benjamin Ball, anggota komite koordinasi gerakan Rompi Kuning, menyebut kelompoknya menyerukan aksi pembangkangan massal atau mass disobedience.

Pengerahan puluhan ribu personel keamanan tidak terlepas dari kerusuhan yang terjadi pada 17 Oktober 2026. Demonstrasi saat itu diwarnai bentrokan dengan aparat dan aksi perusakan yang disebut sebagai salah satu kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Kamis (5/11/2026), ratusan ribu pekerja juga turun ke jalan dalam aksi mogok dan demonstrasi di berbagai kota. Meski sebagian besar berlangsung tertib, bentrokan antara demonstran dan polisi tetap terjadi di sejumlah lokasi.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sebanyak 642 orang ditangkap dalam rangkaian aksi pada Kamis tersebut. Pemerintah menyatakan demonstrasi secara umum berlangsung terkendali.

Namun, pendekatan aparat keamanan juga menuai kritik. Sejumlah jurnalis melaporkan dugaan tindakan kekerasan dan penghalangan peliputan oleh petugas selama demonstrasi.

Organisasi Reporters Without Borders (RSF) mencatat 40 kasus jurnalis mengalami hambatan ketika meliput aksi, termasuk 21 kasus yang melibatkan kekerasan fisik oleh anggota pasukan keamanan.

Agence France-Presse (AFP) juga meminta perlindungan bagi jurnalisnya setelah beberapa insiden yang diduga melibatkan kekerasan aparat terhadap reporter yang sedang meliput demonstrasi.

Gelombang demonstrasi di Prancis berlangsung di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Serikat pekerja mendesak kenaikan upah minimum, penyesuaian gaji secara menyeluruh, reformasi pajak, serta perbaikan kondisi pendidikan bagi generasi muda.

Kelompok pekerja, pegawai negeri, mahasiswa, hingga pensiunan menilai pemerintah perlu memberikan respons konkret terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Gerakan Rompi Kuning sendiri mulai berkembang sekitar delapan tahun lalu melalui aksi besar-besaran menentang kebijakan kenaikan pajak bahan bakar pada masa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Baca Juga: Hacker Bobol Sistem Pendingin Supermarket Prancis, Stok Makanan Rusak dan Kerugian Puluhan Juta Euro

Baca Juga: Geger! Bank Prancis Diserang Hacker, Dana Triliunan Rupiah Berhasil Dibobol

Baca Juga: Kerusuhan Prancis Memanas, Polisi Paris Perketat Aturan Demonstrasi

Kini, pemerintah kembali menghadapi tekanan menjelang berakhirnya masa jabatan Macron pada Mei 2027. Perdana Menteri Sébastien Lecornu dijadwalkan bertemu perwakilan serikat pekerja dan organisasi pengusaha pada Senin untuk membahas persoalan upah dan daya beli.

Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah untuk memenuhi tuntutan demonstran dinilai terbatas karena Prancis tengah menghadapi tekanan untuk mengendalikan utang negara sebagai salah satu ekonomi terbesar di Uni Eropa.

Koalisi serikat pekerja menyatakan gelombang protes tidak akan berhenti hanya dengan pengerahan aparat keamanan. Mereka menilai pemerintah perlu memberikan jawaban atas tuntutan ekonomi yang telah disampaikan selama beberapa pekan terakhir.