Soal Kasus Penyadapan, Pakar Psikologi Ingatkan Prabowo: Jangan Bikin Jokowi dan Gibran Marah!
Kredit Foto: ChatGPT/Belinda Safitri
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak memperluas polemik dugaan penyadapan ilegal ke tuduhan makar. Ia khawatir persoalan tersebut justru berkembang menjadi konflik politik antarelite setelah materi penyadapan dibuka ke publik.
Reza menilai pemerintah sebaiknya membatasi penanganan perkara pada dugaan pelanggaran prosedur penyadapan ilegal.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan baru yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
Pandangan itu disampaikan Reza saat berbincang dengan jurnalis senior Don Bosco Selamun dalam program Bang Don Zuper Opini yang tayang di Tutur Media, Sabtu (7/11/2026).
"Sudahlah, berhenti saja di pasal tentang penyadapan ilegal. Stop," kata Reza, dikutip Minggu (8/11/2026).
Ia mengakui secara pribadi tak sepenuhnya merasa puas jika penanganan kasus hanya berhenti pada aspek prosedural.
Namun, Reza mempertimbangkan risiko yang bisa muncul apabila proses hukum berkembang hingga mengungkap isi percakapan hasil penyadapan.
Menurutnya, materi rekaman yang diperdengarkan dalam persidangan berpotensi membuka pembicaraan sensitif mengenai hubungan antara penguasa, pengusaha, hingga kelompok oligarki.
Bahkan, ia menilai ada kemungkinan terungkap berbagai bentuk negosiasi antara pemegang kekuasaan dan kalangan pengusaha.
Reza juga mengaku tidak terlalu yakin seluruh indikasi pelanggaran hukum yang mungkin muncul dari materi penyadapan akan ditindaklanjuti secara konsisten oleh aparat penegak hukum.
Ia menyinggung sejumlah perkara yang dalam persidangannya memunculkan nama-nama baru, tetapi tidak seluruhnya berujung pada proses hukum.
Selain persoalan hukum, Reza turut menyoroti potensi dampak politik apabila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merasa disudutkan oleh perkembangan kasus tersebut.
Ia memperkirakan situasi bisa semakin rumit apabila keduanya bereaksi dengan membuka materi penyadapan yang selama ini belum diketahui publik.
"Kalau Gibran dibikin marah, Jokowi dibikin marah dengan asumsi yang saya katakan tadi, kalau mereka marah, mereka buka hasil penyadapan itu bagaimana?" ujarnya.
Reza mengingatkan, rekaman penyadapan yang beredar tanpa kendali dapat memicu persoalan baru.
Terlebih, potongan percakapan bisa tersebar secara bertahap melalui media sosial, baik materi asli maupun informasi yang belum terverifikasi.
Kondisi tersebut berisiko memperbesar ketegangan dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Reza menggambarkan perkembangan polemik penyadapan sebagai situasi ketika masing-masing pihak berpotensi memiliki informasi sensitif atau kartu as yang bisa digunakan untuk menyerang lawan politik.
Menurutnya, apabila para pihak mulai saling membuka informasi yang selama ini disimpan, dampaknya bisa meluas dan sulit dikendalikan.
Ia juga mengingatkan bahwa pertarungan antarelite politik tidak selalu menguntungkan pihak yang memulainya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan terbukanya materi penyadapan dan dampaknya terhadap popularitas Prabowo, Reza kembali menekankan adanya konsekuensi politik yang tidak mudah diprediksi.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang justru memperbesar ketegangan.
"Jangan terlalu banyak komentar. Kartu as kalian sudah dipegang," ucapnya.
Reza berharap penanganan dugaan penyadapan ilegal tetap dilakukan melalui proses hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar perkara tersebut tidak berkembang menjadi ajang saling membuka rahasia di antara kelompok elite politik.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti