Ketua Fraksi PAN MPR RI Usul Gibran Mundur atau Dilengserkan Lewat Jalur Politik

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Menurut Sudding, putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah harus ditindaklanjuti secara konkret. Ia menilai putusan tersebut membawa konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Sudding berpandangan, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, DPR RI dapat mengambil langkah politik melalui mekanisme konstitusional.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," tegas Sudding, Minggu (8/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyarankan Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan.

Ia juga menilai pengunduran diri tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan integritas jabatan publik.

"Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelasnya.

Namun, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, Sudding menyebut DPR RI dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya.

Putusan MA Terkait Suket Pendidikan Gibran

Sebagai informasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus pada 30 Oktober 2026 oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, serta mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Kabul. kabul kasasi, batas putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian kutipan amar putusan MA dalam perkara tersebut.

Permohonan kasasi diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Perkara tata usaha negara tersebut diterima MA pada 23 September 2026 dan diregistrasi pada 8 Oktober 2026.

Adapun pihak termohon dalam perkara tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Putusan MA tersebut menjadi dasar bagi Syarifuddin Sudding untuk mendorong adanya tindak lanjut politik terhadap status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.