Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Krisis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpolitikan tanah air tampaknya telah mencapai titik kritis menyusul polemik terkait ijazah mereka hingga rumor keterkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai bahwa ruang gerak serta opsi penyelamatan politik bagi keluarga tersebut kini sudah sangat menyempit. Bagi Denny, realitas politik saat ini hanya menyisakan dua jalan keluar konstitusional bagi Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: LBH Soroti Kasus Sadap Prabowo: Polri Era Jokowi Disebut Jadi Alat Pertahankan Kekuasaan

"Opsi pilihan-pilihan bagi keduanya  semakin terbatas. Menurut saya, tetap keputusannya hanya ada dua. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 memberi opsi berhenti atau mundur dan diberhentikan, atau impeachment, dimakzulkan, dipecat dari posisi wakil presiden," kata Denny dikutip Senin (9/11/2026).

Dari kedua pilihan krusial tersebut, pakar hukum ini memandang bahwa pengunduran diri secara sukarela adalah jalan yang paling cepat, mudah, dan rasional untuk diambil guna mencegah destabilisasi negara.

Meskipun tidak ideal dari kacamata penegakan hukum murni, mundur adalah opsi kompromi yang paling lazim terjadi dalam krisis politik tingkat tinggi.

Denny mengingatkan bahwa jika politikus muda itu menolak mundur, proses pemakzulan (impeachment) adalah konsekuensi mutlak, terlepas dari terbukti atau tidaknya keterlibatan ayahnya secara langsung dalam skandal penyadapan. Namun, proses pemakzulan yang panjang di parlemen diyakini akan memicu krisis politik berkepanjangan yang berujung pada lumpuhnya perekonomian bangsa.

Karenanya Gibran memilih mundur dipastikan sedang dipertimbangkan dengan sangat serius oleh para elite politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan saat ini demi menyelamatkan stabilitas negara.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Habiburokhman Tarik Pujian untuk Listyo Sigit: Semua Prestasinya Kini Bernilai Nol!

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.