Dugaan Bahlil Terlibat Penyadapan ke Prabowo, Golkar: Jangan Main di Air Keruh, Tak Ada Ikan Besar

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia perlahan terseret masuk ke dalam pusaran indikasi makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal ini langsung mendapatkan reaksi keras dari partai berlambang beringin itu di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan garansi mutlak bahwa sang ketum bersih dari segala operasi intelijen gelap yang didalangi oleh komplotan dari Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: Soal Dugaan Skandal di Balik Bahlil-Jokowi-Listyo Sigit, Golkar: Berkomunikasi Tak Berarti Mendukung

"Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memang dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo. Namun saya yakin, bahkan haqul yakin bahwa beliau tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan," kata Idrus dikutip Senin (9/11/2026).

Idrus memandang manuver yang mengaitkan ketumnya dengan skandal ini sebagai upaya kotor dari para penumpang gelap yang ingin mencari panggung politik di tengah krisis negara.

Menurutnya, tragedi disadapnya kepala pemerintahan sejatinya adalah duka konstitusi yang harus dikawal bersama, bukan justru dijadikan komoditas untuk menciptakan kegaduhan atau membunuh karakter lawan politik.

"Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar! Yang ada, bapak sendiri akan belepotan lumpur," gertaknya.

Golkar memandang bahwa upaya menyeret nama ketumnya adalah bentuk sabotase terhadap konsentrasi koalisi pemerintahan saat ini.

Idrus menutup pernyataannya dengan garansi soliditas, memastikan bahwa apa pun tantangan dan badai fitnah yang dihembuskan, partainya akan terus menjadi tameng pelindung bagi pemerintahan dari Prabowo Subianto.

Sebelumnya Bahlil sendiri membantah hal tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan.

"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum," kata Bahlil Lahadalia.

Bantahan tersebut dikeluarkannya menyusul pernyataan viral dari Pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra. Pengamat itu mengklaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Adapun Bareskrim Polri sudah mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Skandal Penyadapan ke Prabowo Terbongkar, Pakar Hukum: Segala Arah Manuver Jokowi dan Gibran Terbaca

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.