PDIP Bongkar Akar Skandal Penyadapan Listyo Sigit, Sudah Tak Terkendali Sejak Putusan Era Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara merespons mega-skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut pihaknya, hal tersebut merupakan residu dari penyalahgunaan kekuasaan brutal yang diwariskan oleh Era Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto membeberkan bahwa praktik pengintaian ruang privat secara ilegal ini mulai eskalatif dan tak terkendali pasca-lahirnya aturan-aturan kontroversial menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Soal Dugaan Skandal di Balik Bahlil-Jokowi-Listyo Sigit, Golkar: Berkomunikasi Tak Berarti Mendukung

Menurutnya, titik nol dari ugal-ugalannya aparat keamanan ini bertepatan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023.

"Jadi setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Udah berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan termasuk munculnya parcok (partai coklat) itu juga disertai dengan berbagai bentuk penyadapan yang digunakan sebagai senjata untuk meredam mereka-mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan dari Jokowi," kata Hasto dikutip Senin (9/11/2026).

Menurut Hasto, Listyo Sigit Prabowo tak hanya sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, namun hal tersebut menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius. Keadaan menjadi jauh lebih fatal ketika instrumen penyadapan itu diarahkan langsung ke pucuk pimpinan negara saat ini.

"Bagi kami, ketika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir," kecam Hasto.

Guna mencegah negara kembali disandera oleh mesin intelijen partisan, pihaknya mendesak reformasi total terhadap protokol intersepsi komunikasi.

Hasto menuntut agar ke depan, setiap operasi penyadapan harus diawali dengan proses penyelidikan pidana yang jelas dan wajib mengantongi izin atau persetujuan ketat dari pengadilan, bukan dilakukan atas dasar selera politik penguasa.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Geger Poster Munaslub Ancol Usai Isu Skandal Penyadapan ke Prabowo Seret Bahlil, Begini Sikap Golkar

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.