'Bocor Kasar'!! Sudah Terpampang Jelas Nama Anggota DPR yang Terang-Terangan Minta Gibran Dimakzulkan lewat HMP di DPR

Seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, disebut telah menyampaikan pernyataan tertulis untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut diketahui melalui foto dokumen yang dibagikan aktivis sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, pada Senin (9/11/2026).

Secara terang-terangan atau 'bocor kasar', dalam dokumen itu, Rahmat Saleh yang tercatat sebagai anggota DPR dengan nomor anggota A-439 menyatakan menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Dokumen tersebut juga memuat tanda tangan atas nama Rahmat Saleh.

"Kawan-kawan, satu anggota DPR Fraksi PKS telah membuat pernyataan tertulis u mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Cikini, Senin, 9 Nopember 2026.

Moga berlanjut terus!," tulis Ray Rangkuti.

Perkembangan lanjutan menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI pada Selasa (10/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR masih akan menunggu perkembangan aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi terkait wacana hak angket hingga pemakzulan Gibran.

Menurut Dasco, DPR belum dapat menentukan langkah yang akan diambil karena belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi.

Selain itu, DPR juga masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).

"Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menegaskan, berbagai aspirasi terkait Gibran akan ditanggapi melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR. Namun, ia belum bisa memastikan bentuk tindak lanjut maupun agenda pembahasan setelah masa persidangan kembali dibuka.

"Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.