Eks Ketua MK: Operasi Listyo Sigit Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar, Ancaman Maksimal Hukuman Mati

Penyadapan oleh Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kacamata hukum tata negara. Ia bahkan disebut-sebut terancam hukuman mati.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa kejahatan tingkat tinggi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berpotensi memenuhi unsur makar.

Baca Juga: Geger Motif Operasi Listyo Sigit, Sadapan Diduga Terjadi karena Prabowo Serang Kekuasaannya Oligarki

Prof. Jimly memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk memberantas dan membersihkan para pelaku makar siber di tubuh Polri ini hingga ke akar-akarnya.

Menurutnya, dari kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan spionase ilegal ini sudah pasti mengantongi ancaman pidana minimal 10 tahun penjara. Namun, jika eskalasi niat jahatnya terbukti untuk menggulingkan kekuasaan, ancamannya akan jauh lebih berat.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," urai Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Jimly mendesak agar proses peradilan kelak benar-benar membuktikan indikasi makar tersebut tanpa keraguan meski harus menghadapi petinggi dalam kepolisian dari Indonesia.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Loyalis Megawati: Jauh Sebelum Sadap Prabowo, Listyo Sigit Pernah Kirim Utusan untuk Tekan PDIP

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.