Soroti Operasi Penyadapan Listyo Sigit, Megawati: Hukum Sadap-Menyadap Harus Lebih Kuat!

Penyadapan Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo kePresiden Prabowo Subianto mendapat kecaman keras dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Ia merespons krisis privasi dan keamanan negara ini dengan mendesak pemerintah dan lembaga legislatif untuk segera memperkuat regulasi terkait praktik intersepsi komunikasi.

Baca Juga: Misteri Motifnya Operasi Listyo Sigit: Apa Betul Mau Membunuh atau Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo?

Megawati menyatakan keprihatinan mendalam atas rusaknya moral para penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memata-matai kepala negara. Ia menilai, para pelaku operasi gelap ini telah mengkhianati nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya terkait adab dan perikemanusiaan.

"Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," tegas Megawati di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Megawati juga menyinggung kembali desakannya di masa lalu terkait pergantian dari Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan bahwa permintaannya kala itu murni didasarkan pada evaluasi objektif dan kebutuhan penyegaran institusi, bukan karena sentimen pribadi.

"Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu beliau itu udah waktunya," ungkapnya.

Kekhawatiran Megawati beralasan kuat. Berdasarkan temuan penyidik, operasi intelijen gelap yang diduga berlangsung sejak tahun lalu ini tidak hanya menyasar jalur komunikasi Presiden Prabowo.

Sejumlah petinggi partai dan tokoh publik turut menjadi korban, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules. 

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Geger Motif Operasi Listyo Sigit, Sadapan Diduga Terjadi karena Prabowo Serang Kekuasaannya Oligarki

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.