Nasib Wapres Gibran Bisa Mengejutkan di 10 November, Jubir Gerindra: Hasilnya Belum Tentu Harapan Semua Pihak

Juru bicara Partai Gerindra Sugiyat Santoso mengatakan keputusan DPR terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum tentu sesuai dengan harapan semua pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiyat, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, 7 November 2026. Ia menanggapi pernyataan pakar komunikasi Ade Armando yang menyebut kubu Gibran akan menerima apa pun keputusan DPR.

“Buat kami di kubu Gibran, enggak apa-apa, silakan putuskan saja dan kita tidak akan teriak-teriak. Kita akan menerima itu dengan sangat besar hati,” kata Ade dalam diskusi yang sama.

Sugiyat menilai persoalan tersebut tidak seharusnya diarahkan pada kepentingan atau nasib pribadi Gibran. Menurutnya, pokok persoalan adalah adanya putusan MA yang menyatakan syarat penyetaraan ijazah untuk pencalonan wakil presiden tidak sah.

"Ketika ada wakil presidennya, siapa pun namanya, ada putusan MA yang mengatakan syarat dia sebagai wapres itu tidak sah, ini putusan tertinggi, harus diproses," kata Sugiyat.

Sugiyat mengingatkan bahwa putusan MA tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, membiarkan putusan tersebut tanpa tindak lanjut justru bertentangan dengan prinsip negara hukum.

"Kalau kita biarkan putusan ini, tinggal nanti mekanismenya bagaimana. Kalau kita biarkan, kita tidak negara hukum," ujarnya.

Terkait kemungkinan pembahasan di DPR, Sugiyat mengatakan hasil akhirnya bisa saja tidak memenuhi harapan pihak-pihak yang mendukung langkah tertentu. Ia secara khusus menyinggung pandangan pakar hukum tata negara Feri Amsari yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Kalau dibawa ke DPR, ya bisa saja nanti keputusan DPR tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Feri Amsari, bisa. Tapi ini ada putusan Mahkamah Agung yang harus kita follow up," kata Sugiyat.

Ia juga menegaskan bahwa Gibran belum tentu akan kalah dalam proses politik di DPR. Namun, jika hasilnya tidak menguntungkan Gibran, keputusan tersebut tetap harus diterima.

"Kalaupun kalah ya terima juga, karena itu keputusan hukum tata negara kita," ujarnya.