Slamet Uliandi Diduga Setujui Penyadapan dan Penghapusan Data di Sistem LIMS

Dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri menyeret nama Irjen Pol Slamet Uliandi. Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri itu diduga memberikan persetujuan penyadapan terhadap sejumlah target sekaligus menyetujui penghapusan data hasil penyadapan.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari perkara penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang digunakan untuk mengelola proses penyadapan secara sah sesuai ketentuan hukum.

Dalam perkara ini, Slamet diduga berperan memberikan otorisasi terhadap penyadapan sejumlah nomor telepon. Ia juga diduga menyetujui penghapusan data penyadapan yang terkumpul selama periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.

Dugaan peran tersebut membuat Slamet menjadi salah satu sosok yang disorot dalam penyidikan. Terlebih, perkara ini disebut berkaitan dengan penyadapan terhadap nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Sebelumnya, penyidik mengungkap adanya dugaan pemasukan nomor telepon ke dalam sistem LIMS tanpa proses verifikasi yang semestinya. Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun prosedur hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi juga menemukan dugaan penghapusan berkas penyadapan dari sistem komputer LIMS. Penghapusan tersebut diduga dilakukan pada sekitar Oktober 2026.

Untuk mendalami perkara, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengonfirmasi bahwa Slamet telah ditetapkan sebagai tersangka keempat. Statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menggelar perkara pada Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Tersangka Baru Kasus Sadap Prabowo, Irjen Slamet Uliandi Pernah Garang Jemput Ferdy Sambo

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ini bertambah menjadi empat orang. Meski demikian, Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.

Slamet sendiri merupakan mantan Kadiv TIK Polri yang pernah menjabat posisi tersebut sejak Juli 2021. Sebelum itu, ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan di Bareskrim, termasuk Direktur Tindak Pidana Siber pada 2020.

Dugaan keterlibatan Slamet dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan sebagai tersangka bukan merupakan putusan yang menyatakan dirinya bersalah.

Penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang bagaimana sistem LIMS digunakan, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana dugaan penyadapan dan penghapusan data tersebut berlangsung.