Pertamina Respons Keluhan Industri soal Gas Murah

PT Pertamina (Persero) berupaya meningkatkan ketersediaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri di tengah keluhan gangguan pasokan yang dialami sejumlah pengguna fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Salah satu langkah yang ditempuh yakni menjaga produksi lapangan gas eksisting dan mengembangkan lapangan yang belum berproduksi secara optimal (stranded gas).

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan keluhan gangguan pasokan gas datang dari sejumlah industri, termasuk perusahaan keramik. Sektor pembangkit listrik seperti PT PLN (Persero) juga membutuhkan pasokan gas untuk mendukung operasionalnya.

"Mungkin Bapak dan Ibu kemarin mendengar bagaimana keluhan dari perusahaan keramik dan seterusnya yang memang mengalami gangguan supply termasuk rekan kami dari PLN yang juga tentu membutuhkan gas. Jadi kita memperjuangkan semua lapangan-lapangan gas itu bisa terus berproduksi dan kita terus mengembangkan lapangan-lapangan yang stranded," ujar Oki dalam pemaparannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Oki mengatakan Pertamina berupaya memprioritaskan pemanfaatan gas bumi bagi pasar domestik. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian perusahaan meliputi industri pupuk, pembangkit listrik, dan industri manufaktur, termasuk keramik.

"Kemudian kita juga berusaha untuk memprioritaskan gas bumi untuk Indonesia tentunya dengan cita-cita bahwa teman-teman di industri pupuk, industri pembangkit seperti PLN dan juga industri-industri lain termasuk industri keramik bisa mendapatkan gas dalam jumlah yang cukup," jelasnya.

Selain menjaga produksi dari lapangan yang sudah beroperasi, Pertamina juga mengembangkan lapangan-lapangan gas stranded yang belum dapat diproduksikan secara optimal.

Oki mengungkapkan, total potensi gas dari lapangan stranded di lingkungan Pertamina Group mencapai sekitar 200 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

"Total lapangan stranded di Pertamina Group itu bisa mencapai 200 MMSCFD," ungkapnya.

Industri Minta Penyaluran HGBT Sesuai Alokasi

Fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberikan kepada tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Pemerintah menetapkan harga HGBT sebesar US$6,5 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan US$7 per MMBTU untuk gas sebagai bahan bakar.

Sebelumnya, Warta Ekonomi menghitung adanya selisih antara kebutuhan gas tujuh sektor penerima HGBT dan pasokan dari sisi hulu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 250.K/MG.01/MEM.M/2026 tertanggal 11 Juni 2026.

Dalam penghitungan tersebut, kebutuhan gas tujuh sektor industri mencapai 633,376 BBTUD, sedangkan pasokan dari sisi hulu tercatat sebesar 472,546 BBTUD. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 160,83 BBTUD antara kebutuhan dan pasokan hulu.

Pemerintah kemudian menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 281.K/MG.01/MEM.M/2026 pada 10 Juli 2026 untuk menggantikan Kepmen Nomor 250 Tahun 2026. Aturan terbaru tersebut memuat penyesuaian daftar penerima HGBT beserta alokasi volume gas untuk masing-masing industri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman membenarkan bahwa Kepmen Nomor 281 Tahun 2026 merupakan regulasi HGBT terbaru yang berlaku.

"Betul HGBT terbaru," kata Laode kepada Warta Ekonomi, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Tak Perlu Tunggu DPR 3 Bulan, Cara Tegas Ini Dinilai Bisa Selesaikan Polemik Jabatan Gibran

Baca Juga: 10 Mantan Kapolri Temui Prabowo di Hambalang, Tegaskan Dukung Pemerintah

Revisi aturan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan alokasi gas dengan kemampuan pasokan dari sisi hulu dan kebutuhan riil industri. Pembahasannya melibatkan SKK Migas, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), serta Kementerian Perindustrian.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, alokasi HGBT dalam Kepmen Nomor 281 Tahun 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya. Dengan penyesuaian tersebut, dia meminta pemerintah merealisasikan seluruh alokasi gas bagi industri penerima HGBT.

"Perlu diperhatikan bahwa alokasi HGBT di Kepmen ESDM 281/2026 jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi HGBT di Kepmen ESDM 250/2026. Seharusnya realisasi pasokan HGBT Kepmen 281/2026 adalah 100%," kata Yustinus kepada Warta Ekonomi, Jumat (7/8/2026).