Disebut Perlu Tebus Dosa, Mahfud MD Ditantang Bersuara Keras di Kasus Penyadapan Prabowo

Pegiat media sosial Ferry Koto menantang mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bersuara lantang terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah petinggi Polri.

Ferry mengingatkan bahwa Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menko Polhukam periode 2019–2024, yang memiliki tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, termasuk yang berkaitan dengan Polri.

"Prof @mohmahfudmd itu sebenarnya bisa bersuara keras di kasus penyadapan. Pernah jabat MenkoPolhukam yang juga mengkoordinasi Polri," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (9/11).

Ferry juga menilai Mahfud perlu mendorong audit terhadap sistem Lawful Interception Management System (LIMS) sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerjanya selama menjabat Menko Polhukam. Menurutnya, audit tersebut tidak hanya perlu mencakup periode 2025–2026, tetapi juga Pilpres 2024.

"Untuk menebus dosa karena selama menjabat ndak jelas hasil kerjanya, baiknya dorong sekalian Audit LIMS tidak hanya 2025-2026, bahkan Pilpres 2024," tandasnya.

Baca Juga: Sebut 3 Angkatan TNI Tengah Tersinggung, Ini Maksud Asli 10 Eks Kapolri Datangi Hambalang

Sebagai informasi, Bareskrim Polri secara resmi menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sejumlah politikus, hingga pengusaha. Dugaan penyadapan tersebut disebut terjadi dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri sekaligus Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim, Irjen Pol Slamet Uliandi.