Bukan Cuma Guru, Damkar hingga Satpol PP Ikut Naik Status PPPK Penuh Waktu

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari berbagai profesi, mulai dari pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, hingga tenaga kesehatan, akan mendapat kesempatan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Kebijakan pemerintah bersama DPR RI ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, karena dinilai menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian status kepegawaian.

Reni mengungkapkan, persoalan status PPPK paruh waktu menjadi salah satu aspirasi yang banyak diterimanya selama masa reses. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, para pegawai berharap mendapatkan kepastian status sekaligus penghargaan yang lebih layak atas pengabdian mereka.

"Dalam masa reses ini, banyak aspirasi yang kami terima terkait persoalan tenaga PPPK paruh waktu. Mereka berharap ada kepastian status dan penghargaan yang lebih layak atas pengabdian yang telah diberikan. Karena itu, keputusan pemerintah ini menjawab harapan banyak pihak," kata Reni dalam siaran pers, Senin (9/11/2026).

Ia mengapresiasi keputusan pemerintah bersama DPR RI yang memperluas kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu. Sebelumnya, pembahasan kebijakan tersebut lebih difokuskan pada tenaga pendidikan atau guru, tetapi kini cakupannya meliputi berbagai sektor pelayanan publik.

Reni menyebut sejumlah profesi yang masuk dalam kebijakan tersebut, antara lain guru, tenaga kesehatan, petugas Damkar, hingga tenaga teknis lainnya. Ia menilai perluasan ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian kepada pegawai yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah nyata pemerintah bersama DPR RI. Ini merupakan keputusan yang patut disambut baik karena memberikan harapan dan kepastian bagi saudara-saudara kita yang selama ini telah bekerja dan mengabdi untuk masyarakat, tetapi masih berstatus PPPK paruh waktu," ujarnya.

Reni juga menyoroti kondisi tenaga PPPK paruh waktu di daerah pemilihannya, yakni Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menyebut banyak tenaga teknis dengan status tersebut bertugas di sejumlah instansi pemerintah daerah, termasuk Damkar, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Menurutnya, perluasan kebijakan lintas profesi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Dengan begitu, perhatian terhadap kepastian status tidak hanya dirasakan tenaga pendidik, tetapi juga pegawai dari sektor pelayanan publik lainnya.

Baca Juga: Jeritan Guru PNS & PPPK: Tunjangan Seret, Ada Daerah yang Cairnya 'Semaunya'

Pemerintah sebelumnya memastikan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pemerintah dan DPR RI melakukan pembahasan lintas kementerian dan sektor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup dosen, petugas Damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya. Perluasan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang lebih berfokus pada peningkatan status PPPK paruh waktu di bidang pendidikan.

Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah diangkat menjadi penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku.

Prasetyo menegaskan, pelaksanaan kebijakan penataan kepegawaian ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pemerintah bersama DPR RI berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.