Dedi Mulyadi Belum Kasih Izin Bangun Rumah Baru di Jabar

Pembangunan perumahan di Jawa Barat belum sepenuhnya bisa berjalan bebas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memberlakukan moratorium (penghentian sementara) izin pembangunan rumah sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman banjir dan tanah longsor yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, sektor perumahan memang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pembangunan tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.

Karena itu, penerbitan izin pembangunan perumahan harus dilakukan secara ketat. Herman menegaskan, pencabutan moratorium untuk proyek yang tidak memiliki risiko bencana menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah provinsi bertugas melakukan pengawasan.

Baca Juga: Gibran Buka Pintu Istana untuk Pendemo, Massa Justru Tolak Masuk

"Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kan Kabupaten/Kota punya otoritas untuk menindaklanjuti, silakan," katanya baru-baru ini.

Meski demikian, izin pembangunan tidak boleh diberikan untuk kawasan yang berpotensi mengalami banjir maupun longsor, terlebih jika lokasinya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Herman menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota terkait kebijakan tersebut.

"Tetapi bagi yang berisiko longsor dan banjir, yang tidak sesuai dengan tata ruang, ya tidak boleh. Dan Pak Gubernur sudah membuat surat edaran ke bupati wali kota," lanjut dia.

Herman kembali mengingatkan bahwa pertumbuhan sektor perumahan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada ekonomi tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Baca Juga: Titiek Soeharto Respons soal Prabowo Disadap Anak Buahnya Sendiri: Saya Sedih...

"Makanya Pak Gubernur memberikan atensi, yang rawan banjir, rawan longsor, tidak sesuai dengan tata ruang, ya jangan sampai dikeluarkan (izin bangun rumah)," ujarnya.

Sebagai informasi, kebijakan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan rumah atau perumahan di seluruh wilayah Jawa Barat pertama kali dikeluarkan Dedi Mulyadi pada Desember 2025.

Melalui surat edaran tersebut, Dedi menegaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak hanya mengintai kawasan Bandung Raya, tetapi juga hampir merata di berbagai daerah di Jawa Barat. Potensi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor dinilai semakin meningkat akibat tekanan pembangunan serta perubahan fungsi lahan.