Buka Masa Persidangan II DPR, Puan Maharani Langsung Ngegas Singgung Kasus Penyadapan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional dan tidak menjadi alat kekuasaan.

Pembukaan masa sidang tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Mengawali pidatonya, Puan menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota DPR yang telah menjalankan tugas di daerah pemilihan masing-masing selama masa reses.

Dalam pidatonya, Puan secara khusus menyoroti penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Puan mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ungkap Puan.

Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegasnya.

Puan juga menekankan pentingnya independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa intervensi kepentingan pihak tertentu.

“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Puan memastikan DPR mendukung upaya Polri untuk mengusut kasus dugaan penyadapan Presiden secara transparan dan profesional.