PKS Desak DPR Bentuk Pansus Ijazah Gate, untuk Seret Gibran ke Gelanggang DPR

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik, mendorong DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate untuk mendalami polemik dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rofik, pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden berlangsung secara objektif, transparan, serta akuntabel.

"Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, polemik tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Persoalan itu juga, menurutnya, bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).

Rofik kemudian merujuk putusan MK pada 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ia menyebut putusan tersebut menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, menurut Rofik, permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

"Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon," ujar Rofik.

Berdasarkan persoalan tersebut, Rofik menilai DPR perlu mendalami aspek administratif serta proses verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden secara terbuka.

Ia menegaskan, usulan pembentukan pansus bukan bertujuan mengintervensi putusan MK. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan Gibran.

"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.

Rofik juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, ia menilai prinsip tersebut harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Kami berpandangan, prinsip equality before the law harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Rofik menilai transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu.

Ia mengingatkan agar tidak muncul anggapan bahwa hukum hanya diterapkan secara tegas kepada masyarakat, tetapi melemah ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik.