BEI Peringatkan Emiten: Karhutla Bisa Picu Kerugian Finansial hingga Jerat Hukum!

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Bencana ini juga dapat mengancam keuangan, operasional, hingga keberlangsungan bisnis perusahaan. Karena itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan perusahaan tercatat agar memasukkan risiko lingkungan ke dalam sistem manajemen risiko mereka.

Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan karhutla. Berdasarkan pemantauan Drone Emprit pada 26 Agustus hingga 17 Oktober 2026, terdapat lebih dari 4,44 juta percakapan mengenai karhutla di berbagai platform media sosial, seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Threads. Dari jumlah tersebut, 67% percakapan memiliki sentimen negatif.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan dampak karhutla dapat merembet ke berbagai aspek bisnis. Perusahaan tidak hanya menghadapi risiko kerusakan aset dan terganggunya kegiatan operasional, tetapi juga potensi masalah hukum, hambatan rantai pasok, hingga rusaknya reputasi.

“Karhutla ini bukan semata persoalan lingkungan, dampaknya dapat menjalar menjadi risiko finansial, hukum, operasional, bahkan reputasi dari perusahaan,” ujar Iding saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Iding, perusahaan tercatat perlu menjadikan pengelolaan risiko lingkungan sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko korporasi. Perusahaan juga harus terbuka dalam menyampaikan informasi material terkait risiko tersebut, dengan didukung data dan bukti yang memadai.

Keterbukaan informasi semakin penting seiring pesatnya pertumbuhan pasar modal Indonesia. Iding menyebut jumlah investor telah melampaui 33 juta orang, sedangkan jumlah perusahaan tercatat di BEI mencapai 962 perusahaan.

Artinya, semakin banyak investor yang mengandalkan informasi perusahaan untuk menentukan keputusan investasi. Karena itu, BEI mendorong emiten meningkatkan transparansi, integritas, dan kualitas pelaporan.

Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah keterkaitan antara laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Dengan begitu, investor bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan serta langkah yang disiapkan untuk mengatasinya.

OJK: Risiko Iklim Menjadi Risiko Keuangan

Peringatan mengenai dampak risiko lingkungan terhadap dunia usaha juga disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. Menurutnya, risiko iklim kini telah berkembang menjadi risiko keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

OJK perlu menilai kondisi debitur yang terdampak bencana, termasuk kemampuan mereka untuk membayar kewajiban kepada lembaga jasa keuangan.

Baca Juga: Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Ini Kata Kemenhub

Baca Juga: BEI Hentikan Sementara Short Selling Hingga Pasar Stabil

“Jadi semua risiko iklim saat ini yang terjadi itu sudah berubah menjadi risiko keuangan. Mempengaruhi kualitas aset, risiko kredit, klaim asuransi serta nilai investasi,” kata Friderica.

Ia menjelaskan, gangguan lingkungan juga bisa berdampak lebih luas, mulai dari sektor kesehatan, produksi, dan logistik hingga memicu kenaikan inflasi. Dengan demikian, dampak bencana lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan sektor lingkungan semata.

Di tengah meningkatnya risiko tersebut, perusahaan perlu memiliki data yang memadai untuk mengukur dampak perubahan iklim terhadap kegiatan usaha. Perusahaan juga harus mampu menjelaskan langkah mitigasi yang telah disiapkan.

Keterbukaan informasi menjadi penting agar investor dapat menilai seberapa besar risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan dan sejauh mana kesiapan mereka dalam mengantisipasinya.