Kapolri Suyudi Tarik Dua Komjen dari KSP: Bersih-Bersih Imbas Operasi Penyadapan Listyo Sigit?

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah melakukan pembersihan dari bayang-bayang mega-skandal penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip Selasa (10/11/2026) Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan perombakan jajaran perwira tinggi (Pati) secara strategis, dimana kali ini ia menyasar perwira yang sebelumnya ditugaskan di lingkungan ring satu dari Istana.

Baca Juga: PSI Ditinggal Berjemaah 3 Elite Utamanya, Begini Reaksi Kaesang bin Jokowi

Polri resmi menarik dua personel berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) dari penugasan di KSP. Hal ini terungkap berdasarkan surat telegram rahasia bernomor ST/2515/XI/KEP/2026 9 November 2026.

Kedua perwira tinggi bintang tiga tersebut adalah Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Komjen Syahardiantono kini ditugaskan ke posisi fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Sementara Komjen Yuda Gustawan diamanatkan untuk mengemban tugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Adapun Kapolri Suyudi juga melakukan rotasi krusial di jantung reserse kepolisian, yakni Bareskrim Polri. Jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri kini resmi diserahterimakan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya jabatan tersebut dipegang oleh Brigjen Moh Irhamni.

Adapun Brigjen Irhamni kini digeser posisinya menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Rangkaian mutasi ini menjadi langkah konsolidasi internal pasca-terjadinya gempa institusi akibat operasi spionase ilegal pada periode 2025–2026.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri juga telah menetapkan status tersangka kepada tiga jenderal lainnya: Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan temuan penyidik, keempat tersangka diduga kuat bersekongkol menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan tanpa adanya surat perintah maupun kepentingan penegakan hukum yang sah.

Untuk menutupi jejak kejahatan tersebut, mereka juga diketahui berupaya merusak barang bukti dengan menghapus jejak log sistem pada Oktober 2026.

Baca Juga: Didukung Penuh Prabowo, Penggunaan dan Jual Beli Vape Resmi Haram di Indonesia

Atas tindak pidana tingkat tinggi tersebut, para tersangka kini dijerat pasal berlapis. Mereka diancam dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal yang membawa ancaman hukuman pidana penjara selama enam tahun.