Status CPNS 'Ngambang' dan Tunjangan Telat, P2G Sentil Pemerintah yang Malah Paksakan MBG

Guru honorer yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, mengkritik pemerintah yang dinilainya memaksakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Reza, kondisi tersebut membuat anggaran pendidikan harus ikut dikorbankan untuk membiayai program MBG.

Ia juga menyoroti perkembangan terbaru program tersebut, yakni adanya pemecatan massal terhadap pegawai dapur MBG.

Baca Juga: Anggaran Triliunan Dipertaruhkan, Pengamat Desak Audit Danantara, MBG, dan Kopdes

"Pemerintah kita ini aneh, maksain adanya MBG disaat duitnya ga cukup. Pendidikan lah yang jadi tumbal," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (10/11).

Selain persoalan anggaran, Reza turut menyoroti kesejahteraan guru yang dinilainya belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Menurut Reza, hingga kini masih banyak guru yang belum memiliki kejelasan status kepegawaian meskipun sebelumnya dijanjikan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain itu, pencairan tunjangan profesi guru (TPG) juga masih kerap mengalami keterlambatan.

"Guru gurunya statusnya ngambang, cuma dikasih omon omon CPNS, yang sampe sekarang TPG guru masih banyak yang telat," jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat kesejahteraan guru semakin memprihatinkan. Sementara itu, pelaksanaan program MBG juga masih diwarnai persoalan, termasuk kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat.

"Akhirnya? Guru gurunya makin melarat, pelajarnya jadi korban keracunan," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dilaporkan melakukan pengurangan tenaga kerja secara massal. Fenomena tersebut dipicu oleh penyesuaian aturan efisiensi operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi atau penerima manfaat setiap hari sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran negara. Kebijakan tersebut membuat pengelola dapur harus melakukan penyesuaian pengeluaran, termasuk jumlah tenaga kerja.

Baca Juga: Konsumsi Pemerintah Melonjak 8,95%, Program MBG dan PPPK Jadi Faktor Pendorong

Dalam aturan terbaru, jumlah tenaga kerja harian dibatasi berdasarkan jumlah penerima manfaat, yakni berkisar antara 15 hingga maksimal 47 relawan untuk setiap dapur.

Akibatnya, dapur-dapur yang sebelumnya mempekerjakan tenaga kerja melebihi batas kuota tersebut terpaksa mengurangi jumlah pegawai atau merumahkan sebagian pekerjanya.