Dalang Rumor Bahlil Terlibat Skandal Penyadapan Prabowo Akhirnya Disomasi Golkar

Tuduhan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terlibat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak termasuk presiden akhirnya terjawab. Ia resmi melayangkan protes kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra.

Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar secara resmi menunjuk hidung keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab, sekaligus melayangkan somasi terbuka kepada keduanya.

Baca Juga: Budi Arie: Demokrasi Ada Rakyat, Simbol Rakyat Itu Ya Pak Jokowi

Tim Kuasa Hukum Golkar  Muhammad Sattu Pali menegaskan bahwa langkah hukum ini dieksekusi setelah pihaknya menerima surat kuasa langsung dari Bahlil. Melalui surat somasi bernomor 01/Somasi/Garp-Bakham/11/26, kubu beringin memberikan ultimatum tegas: Said Didu dan Sri Rajasa Candra dituntut untuk segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf terbuka dalam tenggat waktu maksimal 3 x 24 jam.

"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," kecam Sattu Pali dikutip Selasa (10/11/2026).

Pihak Golkar membeberkan bahwa kedua tokoh tersebut diduga bertindak sebagai produsen utama dari berbagai narasi fitnah yang dipompa ke ruang publik sejak 7 November.

Narasi paling fatal adalah tuduhan yang menyebutkan bahwa ketum partai tersebut ikut bersekongkol dan menggelar pertemuan rahasia dengan para jenderal kepolisian yang terlibat kasus penyadapan, hanya beberapa jam sebelum mantan kapolri dan komplotannya dicokok oleh Bareskrim Polri.

Serangan karakter tersebut rupanya tidak berhenti pada isu spionase siber. Said Didu dan Sri Rajasa Candra juga dipersoalkan karena telah menyebarkan tudingan bahwa politikus itu melakukan praktik kriminalisasi demi memuluskan ambisi politiknya merebut kursi pucuk pimpinan Partai Golkar.

Sebelumnya Pengamat Intelijen Sri Radjasa Chandra mematik kontroversi melalui klaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Ini Alasan Raja Juli Tinggalkan Anak Jokowi dan PSI: Banyak Perintah dari Prabowo...

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.