Gibran Temui Prabowo 2 Jam Lebih Buntut Putusan MK dan MA, Mensesneg: Pak Wapres Memohon...

Gibran Rakabuming Raka dikabarkan sempat menyampaikan keinginan untuk melepas jabatan sebagai Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Luhut: Kalau Gibran Dimakzulkan Pasti Bereaksi, 'Dulu Dicalonkan Bersama Pak Prabowo'

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut disebut berjalan selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran dikabarkan mengutarakan niat untuk mundur dari kursi Wapres di tengah berbagai persoalan yang mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Pras dikutip Selasa (10/11).

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," tegasnya.

Sebagai informasi, Gibran saat ini tengah didesak untuk mundur dari jabatan wapres buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazahnya.

Baca Juga: Kritik Tajam Politisi PSI untuk Ketum Demokrat: Kalau AHY Tidak Lakukan Ini, Bakal Sulit Lawan Gibran

Pada 6 Oktober 2026, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.