Bakal Lawan Lewat PTUN, Prabowo Tak Beri Batas Waktu untuk Wapres Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan tenggat waktu kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran sebelumnya meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

Prasetyo menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore, menjawab pertanyaan apakah Presiden menetapkan batas waktu bagi Gibran. 

“Tidak,” jawabnya singkat.

Ia menjelaskan bahwa Prabowo dan Gibran bertemu pada Selasa pagi selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menegaskan kabar yang beredar bahwa Presiden menolak niat tersebut tidak benar. Presiden, kata dia, justru banyak memberikan saran. Gibran lalu memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui PTUN.

“Itu kan proses hukum. Kita menghormati dan mempersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah permintaan waktu itu akan memicu ketegangan politik antara Presiden dan Wakil Presiden, Prasetyo menjawab pemerintah belum sampai pada pembahasan tersebut.

Terkait ramainya pembicaraan di DPR, termasuk wacana pemakzulan yang ditanyakan wartawan, Prasetyo menyebut hal itu sebagai proses politik yang harus dihormati. Ia merujuk pada penggunaan hak anggota DPR untuk mendengarkan pendapat.

Dalam pernyataan terpisah di Istana Wakil Presiden, Gibran mengaku menghormati kritik dan saran masyarakat serta tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik politik berkepanjangan. 

Ia menyebut salah satu saran Presiden adalah agar ia tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.