PLN Dapat Suntikan Dana US$2,94 Miliar dari 6 Lembaga Global

PT PLN (Persero) memobilisasi pendanaan sebesar US$2,94 miliar atau setara Rp53,2 triliun dari enam mitra internasional untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan memperkuat jaringan kelistrikan nasional.

Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan pendanaan tersebut berasal dari kerja sama dengan Bank Dunia, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Pemerintah Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Kami telah berhasil memobilisasi US$2,94 miliar untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan memperkuat jaringan listrik," ujar Edwin dalam paparannya pada Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan materi presentasi PLN, Bank Dunia berkontribusi sebesar US$1,1 miliar, KfW US$654 juta, ADB US$470 juta, AFD US$299 juta, Pemerintah Australia US$200 juta, dan JICA US$180 juta.

Salah satu penggunaan pendanaan tersebut adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), serta penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik. Melalui program Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE-2), Bank Dunia menyediakan pinjaman US$600 juta untuk mendukung pengembangan pembangkit surya dan angin hingga 540 megawatt (MW) di Sumatra dan Kalimantan.

Bank Dunia juga menyetujui pembiayaan US$500 juta melalui program Indonesia Electricity Network Transformation (I-ENET). Program yang berlangsung pada 2025–2032 tersebut diarahkan untuk memodernisasi jaringan distribusi listrik di Jawa, Madura, dan Bali, sekaligus mendukung integrasi energi terbarukan dan transformasi digital jaringan listrik.

Sementara itu, ADB menyetujui pinjaman US$470 juta untuk mendukung pengembangan pembangkit surya dan angin, memperkuat jaringan listrik di Jawa-Madura-Bali, Sumatra, dan Sulawesi, serta meningkatkan kapasitas PLN dalam mengelola transisi energi. Program tersebut ditargetkan dapat menghindari emisi hingga 2,5 juta ton CO2 per tahun.

Adapun AFD dan PLN menandatangani perjanjian pembiayaan sebesar €260,2 juta pada 15 Juli 2026 melalui program Accelerating Indonesia Clean Energy Transition. Kerja sama tersebut memiliki periode pelaksanaan enam tahun, yakni 2026–2031.

Di luar kerja sama dengan lembaga pembiayaan tersebut, PLN juga menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Australia pada 29 Oktober 2026. Kesepakatan itu mencakup dukungan teknis, fasilitasi pembiayaan dan investasi, serta pengembangan kapasitas sektor ketenagalistrikan.

Baca Juga: PLN Ungkap Bangun PLTS 100 GW Butuh Rp957 Triliun

Baca Juga: PLN IP UBP Jeranjang Gelar Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat Gempa Bumi

Meski telah memobilisasi pendanaan tersebut, tidak seluruh komitmen pembiayaan sudah dicairkan. Data Bank Dunia menunjukkan program ISLE-2 dan I-ENET masih memiliki tahapan pelaksanaan dan pencairan masing-masing. Sementara itu, data ADB per 8 Agustus 2026 juga belum mencatat pencairan pinjaman US$470 juta tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek, Edwin menyebut PLN menerapkan Environmental and Social Management System (ESMS) atau sistem pengelolaan lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi serta mengendalikan risiko selama siklus proyek.

"Kami telah menerapkan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang mendapat apresiasi dari para mitra pembangunan, termasuk Bank Dunia dan ADB," kata Edwin.