Gibran Berniat Mundur, Akankah Bernasib seperti Presiden Paraguay yang Tetap Dimakzulkan?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah desakan pemakzulan dari sejumlah anggota DPR. Situasi ini mengingatkan pada Paraguay, ketika Presiden Santiago Peña tetap diberhentikan melalui pemakzulan meski telah mengajukan pengunduran diri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan kabar tersebut.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam, di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden yang bersama tentunya dengan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.

Gibran kemudian buka suara dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.

Ia juga menyinggung arahan yang diterimanya dari Prabowo.

“Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.

Salah satu saran tersebut adalah agar Gibran tetap menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ungkapnya.

Polemik ini bermula dari keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Setelah muncul putusan MA dan MK, sejumlah partai politik dan anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Meski begitu, niat mundur tidak otomatis mengakhiri persoalan. Konstitusi mengatur tahapan tersendiri untuk memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Mekanisme Pemakzulan di Indonesia Lebih Panjang

Ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berdasarkan Pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Alasan kedua inilah yang relevan dengan kasus Gibran. Putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak langsung membuatnya kehilangan jabatan. Jika DPR hendak menjadikannya dasar pemberhentian, persoalan itu tetap harus diuji melalui mekanisme konstitusional.

Tahapan pertama berada di DPR. Parlemen harus menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden. Pendapat itu baru dapat diajukan ke MK jika didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Selanjutnya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima. Mahkamah akan menguji apakah dugaan tersebut benar-benar terbukti secara hukum.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, usulan pemberhentian diteruskan ke MPR. Lembaga tersebut wajib bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Artinya, pemberhentian Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan politik DPR. Ada pemeriksaan konstitusional oleh MK sebelum MPR mengambil keputusan akhir.

Di tengah mekanisme tersebut, pengunduran diri menjadi faktor penentu. Pasal 129 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna untuk memutus usulan pemberhentian tidak dilanjutkan.

Karena itu, perbedaan antara niat mundur dan pengunduran diri formal menjadi krusial. Sejauh ini, Istana baru mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niatnya kepada Prabowo. Belum ada keterangan bahwa surat pengunduran diri telah diajukan. Status dan waktu pengajuan surat itulah yang akan menentukan bagaimana ketentuan konstitusi dan tata tertib MPR berlaku.

Santiago Peña Tetap Dimakzulkan meski Mengundurkan Diri

Situasi berbeda terjadi di Paraguay. Di sana, pengunduran diri presiden tidak menghentikan pemakzulan yang sedang berjalan.

Kasus Peña berawal dari krisis Ueno Bank, lembaga keuangan digital yang mengalami masalah solvabilitas hingga pengelolaannya diambil alih otoritas. Sekitar tiga juta nasabah terdampak dan tidak dapat mengakses rekening mereka secara normal.

Parlemen Paraguay mempersoalkan hubungan masa lalu Peña dengan kelompok usaha pengendali bank tersebut. Sorotannya mencakup dugaan konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan atas penempatan dana publik. Peña membantah seluruh tuduhan itu.

Di bawah tekanan politik, Peña mengumumkan pengunduran dirinya pada 5 November 2026. Melalui media sosial, ia menyebut keputusan itu diambil demi menjaga stabilitas negara, kedamaian sosial, serta keberlangsungan institusi publik.

Kongres tetap melanjutkan proses karena pertimbangan konsekuensi hukum. Pengunduran diri biasa berpotensi membuat Peña tetap memperoleh kedudukan sebagai senator seumur hidup beserta perlindungan hukum tertentu, sedangkan pemakzulan dapat menghapus hak istimewa tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Paraguay menyetujui dakwaan pemakzulan dengan suara 78-0. Sehari kemudian, pada 6 November 2026, Senat memberhentikan Peña melalui pemungutan suara 44 dari 45 senator. Wakil Presiden Pedro Alliana lalu dilantik untuk melanjutkan masa jabatan hingga 2028.

Kasus ini tidak dapat langsung disamakan dengan Indonesia karena aturan konstitusional kedua negara berbeda.

Bagaimana Hak Keuangan Gibran Jika Mundur atau Dimakzulkan?

Kasus Peña juga menunjukkan bahwa cara seorang pejabat meninggalkan jabatan dapat menentukan hak yang ia terima setelahnya. Di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah Gibran tetap memperoleh pensiun dan fasilitas negara jika diberhentikan melalui pemakzulan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 mengatur bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Untuk Wakil Presiden, gaji pokok terakhir ditetapkan Rp20,16 juta per bulan berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000. Angka tersebut merupakan pensiun pokok, belum termasuk fasilitas lain.

Menariknya, penjelasan Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya. Dengan kata lain, pemakzulan tidak otomatis menghapus hak pensiun Gibran. Penentunya adalah status pemberhentian yang ditetapkan MPR.

Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang yang sama juga mengatur hak administratif. Hak itu mencakup tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat beserta keluarganya. Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta satu kendaraan dinas berikut pengemudinya.

Adapun hak pengamanan diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2013. Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak memperoleh pengamanan terbatas dari Paspampres seumur hidup, dengan hak untuk menolaknya.

MPR Pilih Pengganti jika Jabatan Wapres Kosong

Jika Gibran benar-benar berhenti, baik melalui pengunduran diri maupun pemberhentian, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diisi melalui mekanisme konstitusional.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR wajib bersidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Calonnya berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden. Dalam hal ini, Prabowo berwenang mengajukan dua kandidat untuk menjabat hingga akhir periode.

Pada akhirnya, langkah Gibran tidak hanya menyangkut karier politiknya, tetapi juga berdampak pada proses konstitusional, hak keuangan setelah menjabat, dan pengisian kursi Wakil Presiden. Arahnya akan bergantung pada apakah pengunduran diri benar-benar diajukan secara formal, sikap DPR, serta langkah hukum Gibran di PTUN.