Mundur vs Dimakzulkan: Terungkap Kondisi yang Bisa Bikin Gibran Kehilangan Hak Pensiun

Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan kabar mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan.

Menanggapi isu tersebut, mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Ardianto Satriawan, membandingkan fasilitas yang akan diperoleh seorang wakil presiden apabila mengundurkan diri dengan jika diberhentikan melalui proses pemakzulan oleh DPR.

Baca Juga: Kritik Tajam Politisi PSI untuk Ketum Demokrat: Kalau AHY Tidak Lakukan Ini, Bakal Sulit Lawan Gibran

Menurut Ardianto, terdapat sejumlah perbedaan hak dan fasilitas yang diterima wakil presiden dalam kedua kondisi tersebut.

"SITUASI WAKIL PRESIDEN KALAU: Mengundurkan diri: - Gaji pokok 100%, seumur hidup, - Asuransi kesehatan ditanggung negara seumur hidup, - Rumah tinggal diberi oleh negara, - Mobil dan sopir ditanggung oleh negara," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (10/11).

"Dimakzulkan lewat DPR: - Tidak ada fasilitas apa-apa dari negara" lanjutnya.

Klaim tersebut dikaitkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1978. Dalam aturan tersebut, pemberhentian dengan hormat menjadi dasar pemberian hak pensiun dan sejumlah fasilitas, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dapat menghilangkan hak-hak tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut disebut berjalan selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran dikabarkan mengutarakan niat untuk mundur dari kursi Wapres di tengah berbagai persoalan yang mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Pras aat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Prediksi Buni Yani atas Nasib PSI: Gibran Pasti Dimakzulkan dan Dipidana, Ijazah Jokowi Diforensik Ulang

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).