Putusan MK dan MA Sudah Final, Yusril Nilai Langkah Gibran ke PTUN Sia-sia

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan penyetaraan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membuahkan hasil.

Yusril mengatakan persoalan dokumen pendidikan Gibran telah diputus melalui dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan tersebut dinilai telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan.

“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, putusan MK dan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran juga saling menguatkan. Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.

Yusril menjelaskan, dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding.

Dia juga memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK dan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya.

“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” ucap dia.

Baca Juga: Yusril: Jangan Saya, Saya Nggak Berani...

Selain menanggapi rencana Gibran, Yusril turut menyinggung perkara lain yang masih berjalan di PTUN Jakarta. Ia menilai perkara itu berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan dinilai sudah tidak ada lagi setelah keluarnya putusan MA.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran disebut ingin membuktikan dokumen pendidikannya dengan membawa seluruh berkas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Prasetyo.