KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp10,8 Miliar dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengevaluasi kerja sama publikasi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Langkah ini menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp10,8 miliar di kementerian tersebut.

Dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026), KKP menyatakan menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang tengah menjadi sorotan. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan komunikasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

KKP menjelaskan, publikasi merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kinerja kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga influencer.

Dalam memilih mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan cakupan program kementerian yang bersifat nasional.

KKP juga mengakui kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi. Kerja sama itu mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens berbeda.

Penjelasan tersebut disampaikan setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang saat ini menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal data.inaproc.id milik LKPP, pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian. Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara KKP mengalokasikan tiga paket pada 2025 dan 2026 dengan total nilai Rp10,8 miliar.

Tiga paket dari KKP meliputi jasa influencer pada 2025 senilai Rp3,59 miliar, pengadaan influencer untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.

ICW menyebut pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. Salah satu pengeluaran yang disorot adalah kontrak penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta.

ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan tersebut. Di antaranya ketidakkonsistenan penerapan efisiensi anggaran, belum jelasnya ukuran manfaat penggunaan jasa influencer, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan potensi penggunaan anggaran negara untuk membangun citra atau menggiring opini publik, terutama karena Raffi Ahmad memiliki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden. Selain itu, organisasi tersebut mempertanyakan kesesuaian pengadaan dengan tugas, fungsi, dan target strategis kementerian.

Atas temuan itu, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

ICW juga mendesak BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian melakukan audit. Lembaga tersebut turut meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik.

Selain itu, ICW meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan sasaran strategis kementerian. Raffi Ahmad juga didesak membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Temuan tersebut turut memicu perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk publikasi melalui akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.