Kredit Foto: Ist
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Putusan lengkap tersebut dirilis melalui laman resmi Mahkamah Agung, mahkamahagung.go.id, pada Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. MA sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026.
Putusan tersebut sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 21 Mei 2026.
Setelah membatalkan kedua putusan tersebut, MA mengadili sendiri perkara gugatan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pokok perkara, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. MA juga menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu, MA mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa tersebut.
"MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
(Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026)
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama.
Majelis hakim dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Adapun hakim anggota terdiri dari Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Sidang pengucapan putusan dihadiri Panitera Pengganti Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., tanpa dihadiri para pihak.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
