Raffi Ahmad Punya 2 Pilihan Usai Keciduk Diendorse Negara Rp14,7 M: Kalau Mau Hidup Tenang Sebaiknya...

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad terus menuai sorotan. Kali ini, dokter sekaligus pengusaha dr. Tirta Mandira Hudhi ikut angkat bicara dan menyoroti posisi Raffi sebagai pejabat negara di tengah aktivitas bisnis RANS.

Menurut dr. Tirta, pemerintah sebenarnya diperbolehkan menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata. Namun, proses pengadaan dan kesepakatan kerja sama harus dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan konflik kepentingan.

"Boleh nggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh! Jawabannya adalah boleh. Karena kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara," kata dokter Tirta di akun media sosialnya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Coki Anwar Sindir Raffi Ahmad soal Endorse Rp14,7 M: Jujur Nyesel Pernah...

"Aku nggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau ke mana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan," lanjutnya.

Meski demikian, dr. Tirta mengingatkan bahwa masyarakat juga berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, publik memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk meminta keterbukaan mengenai penggunaan APBN.

Persoalan ini, kata Tirta, menjadi lebih sensitif karena Raffi Ahmad bukan hanya seorang pengusaha dan figur publik. Saat ini, Raffi juga mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Status tersebut membuat aktivitas bisnis RANS berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai konflik kepentingan. 

Baca Juga: 'Rakyat Disuruh Puasa, Raffi Ahmad Pesta'

"Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. That's it. Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Presiden, tapi beliau adalah pejabat," ujarnya.

Atas persoalan tersebut, dr. Tirta menyarankan Raffi memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat. Ia juga menilai Raffi perlu menentukan prioritas antara mengembangkan bisnis RANS atau menjalankan tugasnya di pemerintahan.

"Saya sarankan Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara," ucap dr. Tirta.

Namun, dr. Tirta menilai pertimbangan untuk melepas jabatan sebagai pilihan yang sebaiknya diambil Raffi apabila ingin terhindar dari sorotan terkait aktivitas bisnisnya.

"Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang, ya kamu mundur dari pejabat tersebut. Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang. Karena kalau pemerintah ngasih job ke kamu, ya itu as a influencer, bukan sebagai pejabat," tuturnya.