DPR: Pengunduran Diri Gibran Tak Perlu Menunggu Persetujuan Prabowo

Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan perdebatan mengenai mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak keputusan Gibran mundur dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Prabowo. 

"Tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Istana: Wapres Gibran Sudah Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Doli menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, proses selanjutnya akan berkaitan dengan kewenangan DPR dan MPR. Namun, kedua lembaga tersebut juga tidak memiliki wewenang untuk menolak pengunduran diri wakil presiden.

Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengenai pergantian presiden maupun pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

"Saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh," ujar Doli.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Ketentuan tersebut berbunyi, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".

Polemik ini bermula setelah Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Istana, Jakarta Pusat, itu disebut memakan waktu sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika yang berkembang setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Memang benar pada pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

"Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA," lanjut dia.