Gugatan Ijazah Gibran Terancam Dihapus Pengadilan, Yusril Beberkan Penyebab Utamanya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA tidak akan membuahkan hasil.

Menurut Yusril, persoalan tersebut telah memiliki landasan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat, baik dari Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ia menilai tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk Peninjauan Kembali (PK).

"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, dikutip Rabu (11/11).

Baca Juga: Projo Buka Suara soal Isu Gibran Mundur, Ungkap Fakta di Balik Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo

Ia menjelaskan bahwa putusan MK dan MA mengenai surat keterangan (suket) pendidikan Gibran memiliki keterkaitan dan saling memperkuat. Kedua putusan tersebut juga dinilai telah menutup peluang untuk memperkarakan kembali substansi yang sama.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya.

Yusril kemudian memaparkan alasan Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun PK terhadap putusan MA. Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikdasmen. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.

Di sisi lain, Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tampaknya tidak mengajukan PK atas putusan tersebut. Ia memperkirakan kementerian terkait akan melaksanakan atau mengeksekusi putusan MA.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ucap dia.

Yusril menegaskan bahwa persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut merupakan ranah hukum yang penyelesaiannya harus merujuk pada putusan pengadilan. Dalam hal ini, MK dan MA telah mengeluarkan keputusan yang menurutnya tidak dapat lagi diganggu gugat melalui upaya hukum biasa maupun PK.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," ujarnya.

Tak hanya itu, Yusril turut menyoroti gugatan yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menilai perkara tersebut berpotensi dihentikan menyusul putusan MA yang telah terbit.

Menurutnya, alasan yang dapat menjadi pertimbangan adalah hilangnya objek sengketa, yakni surat keterangan pendidikan yang sebelumnya dipersoalkan dalam gugatan tersebut.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap dia.

Baca Juga: Bukan ke Presiden, Golkar Ungkap ke Mana Gibran Seharusnya Serahkan Surat Pengunduran Diri

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan proses persidangan apabila tidak lagi terdapat objek yang menjadi pokok sengketa. Bahkan, perkara tersebut menurutnya berpotensi dihapus dari daftar register pengadilan.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," imbuhnya.