KPK Soroti Belanja Influencer Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Bakal Diperiksa?

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia mulai mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu membuka peluang untuk mendalami delapan paket pengadaan yang dilakukan dua kementerian kepada perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut.

Namun, KPK belum langsung memastikan adanya pemeriksaan. Lembaga tersebut akan lebih dulu mengkaji apakah temuan ICW mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.

Baca Juga: Raffi Ahmad Punya 2 Opsi Usai Keciduk Diendorse Negara Rp14,7 M: Kalau Mau Hidup Tenang Sebaiknya...

"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Budi mengatakan, hasil kajian terhadap temuan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya. 

“Nah, tentu itu juga menjadi salah satu dasar. Apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” ujar Budi.

Selain dugaan korupsi, KPK juga menaruh perhatian pada potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Menurut Budi, penilaian terhadap persoalan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, bukan hanya melihat hasil akhir pengadaan.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada tidak yakin-tidaknya dugaan benturan kepentingan. Maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” terang dia.

Baca Juga: Dapat Duit Miliaran dari Negara, Video Endorse Raffi Ahmad Dibandingkan dengan Selebgram Kabupaten

Dia mengingatkan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI). Karena itu, KPK berulang kali meminta instansi pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan.

KPK turut menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. 

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir ya. Tidak-unsur Pasal 12i itu apa saja,” ucap Budi.

Hingga kini, KPK belum memastikan apakah akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad. Budi menyebut evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut juga dilakukan oleh institusi yang bersangkutan.

“Kita lihat nanti seperti apa ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut ya,” imbuhnya.