Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Polri Ungkap Hasil Sidang Etik

Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). Meski diputuskan dipecat, Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik terhadap Ahrie digelar sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, yakni penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Atas pelanggaran itu, komisi menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Namun, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan tersebut selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Johnny menegaskan, keputusan pemecatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal Polri. Dia memastikan tidak ada toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga: Kenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Suyudi: Yang Diwariskan Bukanlah Kekuasaan, Melainkan Nama Baik

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya turut hadir untuk memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan hak setiap pihak tetap terpenuhi.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Selain perkara Ahrie, Johnny menyampaikan Polri juga tengah mendalami sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mendalami informasi tersebut.

Adapun penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berlangsung di Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.

“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Johnny menambahkan, Polri akan melanjutkan penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran. Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.