Airlangga Beri Sinyal Bakal Ada Tambahan Kuota Pertalite hingga Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Tambahan kuota tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga akhir 2026.

Airlangga mengatakan tambahan kuota Pertalite sudah disiapkan pemerintah. Namun, dia belum merinci besaran tambahan kuota yang diberikan.

"Ada tambahan saja," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (10/11/2026).

Terkait sumber anggaran untuk membiayai tambahan kuota tersebut, Airlangga memastikan pendanaannya berasal dari pos energi.

Meski demikian, tambahan kuota tersebut untuk sementara hanya diproyeksikan memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026. Sementara itu, pemerintah masih melakukan penghitungan untuk kebutuhan kuota Pertalite pada tahun depan.

"Untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi tidak terlepas dari kebijakan pembayaran yang dilakukan setiap bulan sejak 2026. Kebijakan ini membuat pembayaran kepada badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah, terutama PT Pertamina dan PT PLN, menjadi lebih besar.

"Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp 244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp 376,8 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober, Jumat (9/10/2026) lalu.

Secara terperinci, realisasi belanja subsidi mencapai Rp 222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi energi sebesar Rp 154,4 triliun.

Baca Juga: ESDM Benarkan Pertamina Bakal Impor Pertalite dari China dan India

Baca Juga: Kata Suahasil soal Potensi Penambahan Kuota Pertalite

Suahasil menjelaskan, pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut bertujuan memastikan badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah memiliki arus kas untuk menyediakan barang dan jasa dengan harga yang telah ditetapkan.

Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan badan usaha pelaksana penugasan pemerintah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi tetap sejalan dengan kondisi fiskal negara.

Di sisi lain, peningkatan realisasi subsidi juga mencerminkan kenaikan penggunaan sejumlah barang bersubsidi oleh masyarakat.