Dari Gerindra hingga Golkar, Ini Daftar Fraksi Yang Hadiri Rapat Guna Penentu Nasib Gibran

Wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan semakin terstruktur secara kelembagaan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah menggelar rapat khusus untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin langsung rapat tersebut, dimana hal itu dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi di parlemen.

Baca Juga: Terkuak di Persidangan, Ini Deretan Alasan Roy Suryo Ragukan Keaslian Foto Ijazah Jokowi

Berdasarkan pantauan, barisan pengusul dan peserta rapat tidak hanya datang dari fraksi oposisi, melainkan juga dihadiri oleh elite partai-partai penyokong utama pemerintah, seperti Gerindra dan Golkar.

Berikut adalah representasi tokoh-tokoh lintas fraksi yang turut hadir mengawal jalannya rapat usulan HMP:

• Fraksi Partai Gerindra: Budi Djiwandono dan Bahtra Banong

• Fraksi Partai Golkar: Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja

• Fraksi PDIP: Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic

• Fraksi Partai Demokrat: Benny K. Harman

• Fraksi PKS: Mardani Ali Sera

• Fraksi PAN: Syarifudin Sudding

Saan Mustofa, setelah memverifikasi tingkat kehadiran dan meminta persetujuan para anggota rapat, membacakan landasan konstitusional serta alasan fundamental digelarnya rapat HMP.

Ia merujuk pada ketentuan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Saan menguraikan lebih rinci bahwa mekanisme hak terkait diatur secara spesifik dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3. Kewenangan ini dapat dieksekusi untuk merespons kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, menindaklanjuti pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, serta mengusut dugaan pelanggaran tingkat tinggi oleh pihak eksekutif.

“(Hak ini digunakan untuk menyatakan pendapat atas) dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden,” tegas Saan Mustopa.

Secara prosedural, bergulirnya rapat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU MD3 serta Pasal 191 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Regulasi tersebut mensyaratkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan pelanggaran maupun pemenuhan syarat wapres wajib diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 orang anggota dewan kepada Pimpinan DPR RI. Berkas usulan yang sejak Senin malam telah diteken puluhan anggota dewan tersebut kini resmi masuk ke tahap pemrosesan parlemen.

Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak masalah terkait dengan upaya hak menyatakan pendapat ini. Ia sebelumnya mengungkap bahwa dirinya bersedia mundur selepas dirinya memperjuangkan keabsahan surat penyetaraan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu juga berdasarkan petuah dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran membeberkan bahwa dalam pertemuan empat mata tersebut, sang presiden bertindak sebagai sosok pengayom yang memberikan ketenangan serta petunjuk strategis di tengah pusaran gelombang politik yang berupaya melengserkannya.

Sebagai figur bertangan dingin yang kini ia anggap seperti ayahnya, sang presiden mendorongnya untuk tidak menyerah pada tekanan opini publik dan tetap berdiri tegak memperjuangkan hak-hak hukumnya secara terstruktur dan terhormat.

Baca Juga: Prabowo Hanya Beri Saran, Istana Belum Ada Rencana Berikan Bantuan Hukum untuk Gibran Rakabuming

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di pengadilan dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," urai Gibran.