Nezar Patria Dorong Revisi UU Penyiaran, KPI Dinilai Perlu Diperkuat di Era Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi arus informasi di tengah pergeseran konsumsi masyarakat ke platform digital.

Menurut Nezar, perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus mendorong perubahan model bisnis industri media. Kondisi tersebut membuat ruang penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mencakup media sosial, layanan streaming, hingga platform Over The Top (OTT).

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72% dari total penduduk. Sebanyak 43,4% pengguna bahkan menghabiskan waktu empat hingga enam jam setiap hari di platform digital.

Perubahan ini turut memunculkan tantangan dalam pengawasan konten. Pasalnya, masyarakat kini dapat melakukan siaran langsung melalui telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton tanpa harus mengikuti mekanisme perizinan serta pedoman perilaku penyiaran seperti yang berlaku bagi lembaga penyiaran konvensional.

"Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel," ujar Nezar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menilai ketimpangan pengawasan antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui pembaruan Undang-Undang Penyiaran.

Terlebih, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah berusia hampir 24 tahun dan disusun sebelum media sosial berkembang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat.

Sebagai perkembangan terbaru, Rapat Paripurna DPR RI pada 8 September 2026 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Nezar mengatakan perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan hubungan yang lebih proporsional antara lembaga penyiaran dan platform digital. Selain itu, pembaruan juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya anak dan kelompok rentan, serta meningkatkan kelembagaan dan kapasitas KPI.

"Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya," ungkapnya.

Baca Juga: Komdigi Buka Suara soal RUU Penyiaran, Nasib YouTuber hingga Kreator TikTok Terjawab

Lebih lanjut, Nezar menyoroti tiga aspek kontribusi penyiaran terhadap ketahanan nasional. Pertama, ketahanan informasi melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana maupun situasi krisis.

Kedua, ketahanan generasi dengan melindungi anak dan kelompok rentan dari paparan konten berbahaya tanpa menghilangkan ruang berekspresi. Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan dengan memastikan industri penyiaran nasional tetap memiliki ruang untuk berkembang di tengah persaingan dengan platform digital global.

Menurut Nezar, pergeseran belanja iklan dan perhatian masyarakat ke platform global berpotensi menekan keberlangsungan industri penyiaran nasional apabila tidak diimbangi kebijakan yang proporsional.

Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap keberadaan konten lokal. Melemahnya industri penyiaran dapat mengurangi ruang bagi produksi dan distribusi konten yang mengangkat identitas serta cerita masyarakat Indonesia.

"Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri," tuturnya.

Nezar menambahkan, pengaturan platform digital juga berkaitan dengan persoalan kedaulatan karena perusahaan teknologi tersebut beroperasi lintas negara. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan dinamika geopolitik dan dirancang secara matang agar tetap proporsional.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa pembahasan perubahan UU Penyiaran perlu melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Pemerintah memahami adanya kekhawatiran komunitas pers dan kreator konten terhadap kemungkinan pengaturan platform digital maupun konten yang diproduksi pengguna.

Menurutnya, regulasi penyiaran perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi, termasuk ruang kerja pers serta kreativitas para kreator konten.

"Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas," pungkasnya.