Kredit Foto: BPMI
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih Wakil Presiden pengganti jika jabatan yang saat ini dipegang Gibran Rakabuming Raka resmi mengalami kekosongan. Proses tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum, melainkan dengan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Lantas, bagaimana tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti tersebut?
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, proses pemilihan diawali dengan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Setelah menerima dua nama tersebut, MPR akan menyelenggarakan pemilihan dalam sidang paripurna. Kedua calon juga harus menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan di hadapan anggota MPR sebelum proses pemungutan suara dilakukan.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Namun, apabila hasil pemungutan suara menunjukkan jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali.
Jika hasil pemungutan suara kedua masih berimbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua calon tersebut untuk menjadi Wakil Presiden. Setelah itu, MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan dalam UU MD3.
Wakil Presiden yang terpilih tidak akan menjalani masa jabatan baru selama lima tahun. Dia hanya akan melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Baca Juga: Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Surat Pengunduran Diri Segera Diserahkan ke MPR
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, penyampaian surat kepada Presiden perlu dibedakan dari proses formal yang berkaitan dengan kekosongan jabatan di MPR. Dua sumber di MPR yang dikutip Reuters menyebut Gibran diperkirakan akan menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada lembaga tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, pemilihan Wakil Presiden pengganti baru dapat berjalan setelah kekosongan jabatan dipastikan melalui prosedur yang berlaku. Ketentuan konstitusi telah mengatur bahwa Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR bertugas memilih penggantinya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama