Wapres Gibran Tak Menunggu Dimakzulkan, Mahfud MD Jabarkan Keuntungannya

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi jalan keluar tanpa harus melalui proses pemakzulan atau impeachment di DPR dan MPR.

Menurut Mahfud, pengunduran diri akan membuat Gibran berhenti dari jabatannya dengan hasil akhir yang sama seperti pemakzulan. Namun, prosesnya dinilai lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik berkepanjangan.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam perbincangan dengan Rizal Mustary di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).

Mahfud mengatakan, niat Gibran untuk mengundurkan diri merupakan langkah yang tepat jika dibandingkan dengan menghabiskan waktu melalui proses pemakzulan.

"Daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment," ujar Mahfud.

Ia menjelaskan, tujuan utama pemakzulan dalam hukum tata negara adalah memberhentikan pejabat yang bersangkutan dari jabatannya. Karena itu, jika Gibran bersedia mengundurkan diri, tujuan tersebut sudah tercapai tanpa harus melalui tahapan pemakzulan.

Menurut Mahfud, pengunduran diri akan lebih efisien, murah, dan cepat dibandingkan proses pemberhentian melalui mekanisme politik.

Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud mengingatkan kembali peristiwa politik 1998 ketika Ketua DPR/MPR Harmoko meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Soeharto akhirnya berhenti sebelum batas waktu yang diberikan.

Saat itu, sempat muncul perdebatan mengenai perlunya Soeharto tetap diminta mempertanggungjawabkan jabatannya di MPR sebelum mengundurkan diri.

Mahfud juga menepis anggapan bahwa pejabat yang mundur akan kehilangan hak pensiun dan fasilitas dibandingkan pejabat yang diberhentikan. Menurutnya, tidak ada ketentuan undang-undang yang membedakan hak tersebut berdasarkan cara seseorang mengakhiri masa jabatannya.

Ia mencontohkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tetap memperoleh fasilitas setelah diberhentikan dari jabatannya.

Mahfud turut menyinggung argumentasi Yusril Ihza Mahendra pada 1998 mengenai pertanggungjawaban Soeharto. Jika pertanggungjawaban tersebut ditolak, konsekuensinya tetap berupa pengunduran diri atau pemberhentian.

"Wong hukumannya sama, mundur atau tidak, atau dimundurkan, hukumannya sama, berhenti," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud membedakan persoalan pemberhentian dalam hukum tata negara dengan pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, pengunduran diri tidak otomatis menghentikan proses hukum pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Mahfud juga menjelaskan bahwa pengunduran diri presiden atau wakil presiden tidak harus melalui jumpa pers maupun sidang khusus. Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR, atau sebaliknya, dinilainya sudah cukup.

Dengan demikian, apabila Gibran mengundurkan diri secara sukarela, tidak diperlukan lagi sidang pemakzulan yang mensyaratkan kuorum dua pertiga. MPR nantinya hanya membacakan pengunduran diri tersebut dan tidak dapat menolaknya.

Ia beralasan, UUD 1945 saat ini tidak mengenal mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden kepada MPR.

Baca Juga: Setelah Gibran Mundur, Mahfud MD Sebut PSI Bisa Dibubarkan jika Terbukti Makar Bersama Listyo Sigit

Meski berpandangan demikian, Mahfud tidak menyarankan agar proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dihentikan. Ia justru mengusulkan agar proses politik tersebut tetap berjalan bersamaan dengan kemungkinan pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, apabila surat pengunduran diri masuk ketika proses pemakzulan masih berlangsung, pembahasan selanjutnya akan beralih pada pemberhentian karena pengunduran diri.

"Begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri," ujarnya.